REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memulai kampanye hari pertama secara terpisah. Ganjar memulainya dari Merauke, Papua.
Sedangkan, Mahfud memulainya dari Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menjelaskan bahwa makna kampanye tersebut berdasarkan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
"Kalau tiga dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita bersatu, sangat simbolik sekali," ujar Arsjad di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Ganjar-Mahfud memulainya dari daerah terluar Indonesia, karena pasangan nomor urut 3 itu menghargai dan ingin mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Tujuan utamannya dalam pemerataan ekonomi, yang menjadi prioritas dari visi Indonesia Unggul.
Nantinya pada akhir masa kampanye, mereka akan bertemu di satu titik pusat dari Indonesia. Sebelum itu, Ganjar-Mahfud akan menyampaikan program dan gagasannya jika terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Di sinilah bersama-sama kami percaya bilamana rakyat Indoemsia mengetahui lebih tentang Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Dan juga apalagi dengan gagasan dan program-programnya, maka kami percaya rakyat Indonesia akan memilih Mas Ganjar dan Pak Mahfud," ujar Arsjad.
Narasi yang disuarakan oleh Ganjar dan Mahfud adalah aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Termasuk soal kepastian hukum dan ekonomi, yang juga akan menjadi fokus pasangan tersebut selama kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Dua tema tersebut merupakan aspirasi dan kegelisahan dari berbagai elemen masyarakat yang disampaikan kepada Ganjar dan Mahfud. Di mana sektor ekonomi dan hukum juga menjadi landasan program prioritas yang dimasukkan direalisasikan pasangan nomor urut 3 itu.
"Ekonomi tidak hanya bisa tumbuh, tapi harus tumbuh secara merata. Di situlah baru terjadi yang namanya kesejahteraan, kemakmuran, dan juga keadilan," ujar Arsjad.
"Di sisi lain juga, dengan demikian makanya kita pastikan ekonomi menjadi fokus utama karena untuk kesejahteraan. Namun untuk kemakmuran dan keadilan, itulah namanya kepastian hukum," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika