Rabu 29 Nov 2023 13:48 WIB

Masa Pemerintah Segera Berakhir, Sri Mulyani Beberkan Fokus Prioritas 2024

Anggaran transfer ke daerah terjadi kenaikan 5,3 persen.

Rep: Novita Intan/ Red: Lida Puspaningtyas
Tangkapan Layar - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Foto: (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Tangkapan Layar - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mengungkapkan beberapa fokus yang menjadi prioritas dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Hal ini mengingat pada tahun depan merupakan periode terakhir pemerintah Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menganggarkan belanja negara 2024 sebesar RP 3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.

Baca Juga

“Belanja pemerintah pusat diarahkan perbaikan kualitas sumber daya manusia, yang akan memakan cukup besar alokasi APBN. Belanja negara 2024 juga ditunjukkan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta apartur negara,” ujarnya saat acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11/2023). 

“Belanja pemerintah juga ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan terhadap pilkada. Belanja prioritas untuk memperkuat ketahanan dan keamanan republik Indonesia,” tambahnya.

Menurut Sri Mulyani anggaran transfer ke daerah terjadi kenaikan 5,3 persen dibandingkan 2023. Hal ini untuk mendukung pengajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah terutama guru dan tenaga kesehatan juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.

“Juga mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan keseteraan serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” ucapnya.

Maka itu ke depan sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus dilakukan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah, dari tahap perencanaan dan anggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi penguatan di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan.

“Dengan landasan itu, maka pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga. Dari satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin, namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional,” ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement