REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan tengah menelusuri kebenaran informasi kebocoran data pemilih di Pemilu 2024. Hasyim menyebut, data pemilih tersebut tidak hanya dimiliki oleh KPU, tetapi juga berbagai pihak lainnya.
"Waktu itu yang angkanya 100 juta itu, 104 juta ya itu kalau di database KPU tidak ada indikasi tetapi data itu kan memang di luar banyak yang pegang Mas. Gak cuma KPU," kata Hasyim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Menurut dia, KPU baru mengetahui adanya kebocoran dan penjualan data pemilih tersebut melalui berita-berita. KPU pun bekerja sama dengan tim dari BSSN, cyber crime Mabes Polri, BIN, dan Kemenkominfo untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
"Nanti kalau sudah indikasi-indikasi sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan, tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," ujar dia.
Hasyim pun memastikan data pemilih Pemilu 2024 masih bisa diakses di laman dptonline.kpu.go.id hingga saat ini. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.
"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber. Sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," ujar Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11/2023) malam.
Betty mengatakan KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo". KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
Seperti diketahui, peretas anonim bernama "Jimbo" mengeklaim berhasil meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu posting di situs BreachForums, yang biasanya digunakan untuk menjual hasil peretasan. Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.
Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan.
Data yang berhasil diakses "Jimbo" mencakup informasi pribadi yang signifikan, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP (termasuk nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika