REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Program Studi (Prodi) Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam (KTTI) Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi menyampaikan hal yang mungkin menghambat terwujudnya perdamaian di Palestina. Di antaranya adalah ketidakseragaman pandangan dalam melihat masalah Palestina.

"Jadi kalau kita kembalikan pada akar masalahnya adalah penjajahan, okupasi, ada negara yang dijajah dan penjajah, dan ada wilayah yang dijajah," kata Yon kepada Republika setelah acara Talkshow Peacemaker Forum 2023 Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2023 dalam Rangka Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Rabu (29/11/2023)

Yon mengatakan sederhananya untuk menyelesaikan konflik di Palestina adalah pihak penjajah itu harus keluar dari wilayah penjajahan agar wilayah itu menjadi wilayah yang damai. Supaya negara yang dijajah itu merdeka, maka berikan kemerdekaan kepada Palestina sehingga tidak ada lagi konflik di antara mereka. 

Ia menambahkan, berikan kemerdekaan kepada Palestina untuk bisa memiliki kedaulatan mengatur negaranya. Tapi kalau masih ada intervensi terhadap satu wilayah (Palestina) pasti akan menimbulkan konflik terus-menerus. 

"Maka diharapkan dengan momentum saat ini ketika dunia terbuka matanya melihat kerusakan dan jumlah korban yang mencapai sekitar 15 ribu sampai 17 ribu itu sebagian besar rakyat sipil dan anak-anak (yang jadi korban) maka kemudian gerakan untuk memberikan kemerdekaan terhadap Palestina itu akan semakin kuat, itu akan dapat dukungan," ujar Yon.

Yon menambahkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Inggris, dan Prancis sudah memberi lampu hijau, China dan Rusia juga. Maka jika negara-negara besar itu komitmen maka realisasi kemerdekaan yang memang betul-betul berdaulat atas wilayahnya itu bisa dilakukan. 

Maka tugas bangsa dan negara...

Ikuti Whatsapp Channel Republika