REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon Presiden (capres) koalisi perubahan, Anies Baswedan, menyebut bahwa pelanggaran kode etik mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terkait keputusan batas usia capres-cawapres tidak boleh terulang. Hal itu disampaikan ketika menjawab adanya pertanyaan ihwal keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyebutkan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik.

"Kita tidak perlu menyampaikan pandangan, MKMK sudah mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik berat, sampai harus diberhentikan, udah jelas karena itu jangan tempat lain meniru peristiwa itu," kata Anies dalam acara 'Desak Anies' ketika melakukan kampanye di kawasan Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023). 

Anies mengatakan, tindakan Anwar Usman sudah jelas terbukti melanggar hukum sehingga dia melarang untuk dijadikan contoh. Anies menyebut, agar hal itu dapat menjadi pembelajaran bagi instansi lainnya untuk tidak menirunya. 

Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan, di hadapan para audiens yang mayoritas adalah anak muda bahwa hal itu merupakan masalah yang penting dan substansial untuk dijadikan pembelajaran. Lebih spesifik Anies menekankan, pada masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dia mencontohkan, praktik itu misalnya terjadi di lingkungan pendidikan.