REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mengeklaim dukungannya untuk terus menjaga kebebasan pers di Indonesia. Ia menyebut media termasuk sebagai pilar menjaga demokrasi.
Berkaitan kebebebasan pers, Ganjar mengaku juga mengalaminya sendiri saat menjadi pejabat publik. Bahkan, nama Ganjar juga sempat viral karena diduga hina profesi MC dan wartawan.
Hal itu terjadi saat Ganjar diwawancarai Najwa Shihab. "Sepuluh besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Iya dong, masa, jadi MC?" ujar Ganjar di depan Najwa Shihab.
Mendengar sindiran dari itu Ganjar, Najwa lantas tidak terima dirinya disebut MC. Dia mengatakan, profesinya adalah seorang jurnalis.
"Media ya kebebasan pers itu, kalau dihajar saya sudah terlalu sering, dipuji juga pernah, yang perlu disikapi jangan baperan. Karena kita pada posisi itu (pejabat publik), itu Anda wajib dikritik wajib diini, jadi jangan baperan," ujar Ganjar saat menjadi narasumber Dialog Pers dan Capres dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Namun demikian, Ganjar juga mengingatkan perlunya edukasi agar dalam kebebasan pers tetap mengikuti kode etik jurnalistik yang berlaku. "Yang penting edukasinya tidak boleh fitnah, terkait kebebasan dan kemerdekaan berekspesi silakan," ujarnya.
Ganjar kemudian ditanya mengenai pandangannya terhadap dunia pers saat ini dan apa yang akan dilakukan jika terpilih dalam Pemilu 2024. Ganjar menyebut, pers di Indonesia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja mulai dari bisnis hingga kualitasnya.
"Pers sedang baik baik saja? Tidak. Ada dua hal yang tidak baik dari pers hari ini. Satu, bisnisnya, bisnisnya sekarang mengalami perubahan disrupsi di pers yang terjadi dari konvensional menuju digital. Konvesionalnya mulai ditinggalkan dan digitalnya belum 100 persen," ujar Ganjar.
Mantan gubernur Jawa Tengah ini menyebutkan kondisi ini membuat bisnis media tidak begitu baik. Sehingga membuat tidak sedikit media mengalami bangkrut.
Tak hanya itu, lanjut Ganjar, kondisi saat ini juga menyebabkan media-media baru bermunculan. Namun di tengah munculnya media baru ini, Ganjar menyoroti kualitas media yang diisi oleh oknum perangkat desa maupun anggota organisasi masyarakat, yang menurutnya memiliki motif tertentu.
"Saya pernah diingatkan wartawan senior, Mas Ganjar kalau sama pers daerah mbok jangan begitu, Mas, kami ini sudah setiap hari bicara, kami melapor kepada siapa kalau ada yang seperti itu, tidak mau mengonfirmasi. Boleh sih mau bertanya dibiasakan, misal, saya Ganjar dari PWI Pusat, izin bertanya dari media mana, clear, narsum akan tahu," ujarnya.
Namun demikian, Ganjar mendukung pers untuk tetap berkembang dan eksis dalam menjaga demokrasi. Ia pun menilai perlunya dukungan pemerintah dalam menjaga iklim pers yang sehat.
"Dukungannya pemerintahnya nggak boleh baperan kalau dikritik, itu dukung dulu karena itu bagian dari kebebasan pers, yang kedua insentif yang bisa diberikan ketika transisi ini terjadi. Yang ketiga adalah edukasi kepada publik, kita ada Kominfo, pemda, ada guru-guru mengajarkan itu semuanya sehingga kita makin dewasa dan baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika