REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rahayu Subekti, Iit Septyaningsih, Muhyidin
Gerakan boikot terhadap produk-produk terafiliasi dengan Israel terbukti berpengaruh terhadap penjualan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas mengungkapkan telah terjadi penurunan omzet hingga 40 persen kelompok produk fast moving consumer goods (FMCG) yang terdampak boikot.
"Yang FMCG itu sudah turun 40 persen. Bukan kebutuhan pokok, tapi yang kebutuhan sehari-hari," kata Roy saat ditemui usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Gedung BI, Rabu (29/11/2023).
Roy mencontohkan mulai dari susu bayi, susu anak, susu lansia dengan merek-merek tertentu yang disebarluaskan di media sosial untuk diboikot sudah mengalami penurunan omzet. Secara keseluruhan, Roy menuturkan penurunan penjualan sudah mencapi 20 persen pada produk-produk tersebut.
"Ini tentunya kita nggak berharap menjadi keberlanjutan karena ya ini menjadi satu fenomenal karena pada saat kita juga mau menjaga keutuhan ekonomi kita juga kan," jelas Roy.
Roy menambahakan, seruan boikot produk terafiliasi Israel bisa berdampak besar terhadap angka pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023. Dia memproyeksikan, laju ekonomi sepanjang tahun ini bisa di bawah lima persen.
"Kuartal III kita sudah turun jadi 4,9 persen, padahal ketika kuartal II 5,17 persen, kuartal I 5,03 persen. Jadi kemungkinan besar kuartal empat ini kita juga turun. Bukan 4,9 persen, bisa cuman 4,6 persen mungkin," ucap Roy.
Roy mengkhawatirkan, pertumbuhan ekonomi nantinya secara tahunan tidak bisa mencapai lima persen. Hal tersebut dikhawatirkan dengan adanya penurunan pada kuartal III dan kuartal IV bisa hanya mencapai 4,7-4,8 persen.
Untuk itu, Roy mengharapkan pemerintah dapat segera memberikan pernyataan resmi mengenai upaya boikot produk yang terafiliasi Israel. "Tidak hanya lisan, resmi itu ada tulisannya, ada dalam bentuk surat edaran, ada dalam bentuk ya mungkin tidak hanya satu kementerian tapi kementerian terkait lainnya supaya pemahaman terhadap yang diboikot ini adalah produk yang diproduksi di Israel," tutur Roy.
Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan merujuk pernyataan Sekretaris Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Miftahul Huda. Dari keterangan tertulis MUI dikatakan, menurutnya, MUI tidak pernah pernah merilis daftar produk yang terbukti berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah di media sosial.
"Sehingga daftar yang tengah beredar di media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya," ujar Yukki dalam keterangan resmi, Kamis (30/11/2023).
Ia melanjutkan, produk bersertifikat halal diberikan MUI melalui proses sertifikasi yang melibatkan banyak pihak dan MUI tidak berhak mencabutnya. Maka, sambung Yukki, Kadin Indonesia mengimbau agar masyarakat dapat menyikapi informasi yang beredar secara bijak.
Yukki menegaskan, Kadin Indonesia mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan apapun yang terjadi di berbagai belahan dunia. Termasuk apa yang terjadi di Palestina.
"Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional," ujar Yukki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika