REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong adanya standardisasi baterai motor listrik untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya telah mendapatkan komitmen sejumlah perusahaan produsen motor listrik dan baterai motor listrik yang siap melakukan standardisasi baterai.
"Kami mendorong agar ada standardisasi baterai motor listrik. Dengan ada standardisasi baterai listrik, misalnya standar dimensi bendanya itu, kita berharap ada banyak investor yang mau investasi di baterai listrik. Kemudian dari sisi konsumennya, konsumennya lebih mudah untuk melakukan swap atau shifting," katanya ditemui seusai rilis IKI November 2023 di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Febri mengungkapkan, dengan adanya standardisasi, konsumen akan mendapatkan kemudahan karena komponen baterai motor listrik seragam sehingga lebih mudah didapatkan di pasaran.
"Jadi kalau misalnya beli motor listrik A, dan kemudian ketika misalnya baterainya sudah aus, nah mereka bisa pakai baterai dari motor listrik yang lain karena sudah terstandardisasi. Itu artinya kalau sudah terstandardisasi artinya pasarnya lebih luas," katanya.
Febri juga menyebut standardisasi baterai juga diharapkan mendorong pelaku industri baterai di dalam negeri ikut berkembang.
"Kalau terstandardisasi nanti banyak yang mau produksi. Jadi baterainya standar, mereknya macam-macam," katanya.
Selain pola pikir masyarakat dan standardisasi baterai, Febri mengatakan masalah lain minimnya minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik adalah ekosistem termasuk lokasi pengisian ulang yang masih terbatas, juga bengkel atau fasilitas layanan perbaikan kendaraan listrik.
"Kita kan kalau banyak yang pakai rasanya pingin ikutan juga ya. Kalau dari sisi produksi, kita bisa banyak, masalahnya adalah di permintaan masyarakat yang perlu digenjot," katanya.
Oleh karena itu, Febri meminta industri untuk lebih intensif memasarkan produk kendaraan listrik yang mereka produksi. Ia menyebut pemerintah sebagai regulator telah memberikan insentif dan bantuan yang cukup besar.
"Kita harap sosialisasi dilakukan produsen motor, kan mereka punya iklan, mereka harus lebih gencar. Kami sudah berikan subsidi Rp7 juta itu kan sudah iklan gratis, tinggal produsennya. Mereka harus sampaikan keunggulan motor listrik sehingga masyarakat tertarik," imbuhnya.
Febri mengakui, program subsidi pembelian motor listrik kemungkinan tidak akan mencapai target sebanyak 200 ribu unit pada tahun ini. Berdasarkan laman Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), per Kamis (30/11/2023) pukul 20.00 WIB, masih terdapat kuota sebanyak 184.680 unit bantuan potongan harga pembelian motor listrik. Sebanyak 4.148 unit telah tersalurkan, 4.552 unit di antaranya sudah terverifikasi, dan 6.620 masih dalam tahap proses pendaftaran.
"Kita lihat tampaknya memang tidak akan sampai target 200.000 unit," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika