REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Fraksi PKS DPR menggelar pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss, pada Kamis  (30/11/2023) waktu setempat. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan,  kehadirannya di Komisi Tinggi HAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

"Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November," tutur Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Jazuli menambahkan, Fraksi PKS mengingatkan PBB masih berutang janji kemerdekaan untuk rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B.

"Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri mengatakan jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Hal ini sesuai amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945. 

"Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina dua bulan ini," ujar dia. 

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini berharap PBB dengan seluruh kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi atas apa yang terjadi di Gaza. Yakni, untuk menghentikan kekerasan,  pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina

Menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Selanjutnya, menginvestigasi Israel atas semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB. 

PBB juga diharapkan menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan Israel selama pendudukan di Tanah Palestina.

"Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina. Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama," tegas Salim Segaf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika