REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) terus meningkatkan fasilitas pendidikan Islam agar semakin banyak yang ramah difabel. Hingga tahun ini sebanyak 146 madrasah telah di-upgrade menjadi madrasah ramah siswa difabel dengan fasilitas memadai. Jumlah ini akan terus ditingkatkan karena saat ini telah terbentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Islam Inklusif yang selalu mengadvokasi isu ini. 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, di tahun 2023 ini Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis penetapan madrasah inklusif, pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah, dan sejumlah modul pendidikan inklusif. Selain itu telah pula dibentuk Pokja yang kini tersebar di 43 daerah dengan 2.274 anggota, terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas madrasah, akademisi, fasilitator, dan guru pembimbing khusus.

"Kami telah berupaya maksimal mengakomodir pendidikan kaum difabel dengan meningkatkan jumlah unit pendidikan Islam ramah disabel dari tahun ke tahun. Kami telah melakukan penyesuaian regulasi dan aksi nyata agar dapat memberikan layanan terbaik untuk anak berkebutuhan khusus," kata Ramdhani pada peringatan Hari Disabilitas Internasional bertema Berinovasi Bangkitkan Pendidikan  Inklusif: Peran Inovasi Dalam Mendorong Dunia yang Dapat Diakses dan Adil, Senin (4/12/2023). 

Ramdhani mengatakan, sampai penghujung tahun 2023 ini terdapat 714 lembaga penyelenggara pendidikan inklusif yang tersebar di seluruh Indonesia. 147 di antaranya telah menerima SK Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Biaya penyesuaian satuan pendidikan ramah disabel tidaklah murah, namun hal ini harus menjadi prioritas karena pendidikan adalah hak semua warga negara. 

Pendidikan inklusif tidak hanya sebatas membuka akses difabel kepada bangku pendidikan saja, tetapi juga bisa menjamin keberlanjutan dalam menjalani proses pendidikan. 

"Kaum difabel adalah aktor pembangunan, bukan objek. Maka mari kita bergerak bersama meski butuh perjuangan keras," ujar Ramdhani.

Kemenag menyampaikan, sebagai instansi yang membawahi pendidikan Islam memiliki kewajiban memberikan fasilitas laiak, karena penyandang disabilitas terlahir dalam kondisi yang berbeda, dan oleh karenanya memiliki kebutuhan dan cara perlakuan yang berbeda. 

"Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, kami melibatkan langsung para penyandang disabilitas. Mari kita bergandengan tangan memberikan layanan terbaik kepada para penyandang disabilitas ini, khususnya di bidang pendidikan," kata Dirjen Pendis.

Kemenag menyampaikan bahwa saat ini jumlah siswa difabel di lembaga pendidikan naungan Kemenag mencapai 43.327 siswa, yang tersebar di 4.046 madrasah, meliputi tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aiyah. Para siswa disabel ini baru dapat dilayani dengan baik oleh 146 madrasah. Masing-masing di jenjang RA sebanyak 29 lembaga, jenjang MI sebanyak 88, jenjang MTs sebanyak 24, dan jenjang MA sebanyak 5. Untuk perguruan tinggi baru ada satu, yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Ramdhani mengingatkan, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, memuliakan manusia, dan menciptakan manusia bermartabat. Inklusi merupakan filosofi yang menyatakan bahwa ruang kelas adalah bagian dari ruang bermasyarakat, yang tidak lengkap tanpa mengikutsertakan insan-insan dengan semua kebutuhan. 

"Inklusi itu sebuah pola pikir bagaimana memberi kesempatan sama kepada semua anak, salah satunya untuk belajar di kelas yang sama," kata Ramadhani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika