Selasa 05 Dec 2023 02:05 WIB

Kabar Baik! Erick Berencana Standardisasi Pajak Film, Ini Efeknya 

Erick dorong sebagian dana dari tiket bioskop masuk ke pendanaan film nasional

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kiri) saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/12/2023). Rapat tersebut membahas tentang laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja BUMN tahun 2023, evaluasi capaian kinerja BUMN Tahun 2023 dan rencana aksi pembinaan BUMN tahun 2024.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kiri) saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/12/2023). Rapat tersebut membahas tentang laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja BUMN tahun 2023, evaluasi capaian kinerja BUMN Tahun 2023 dan rencana aksi pembinaan BUMN tahun 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir membeberkan rencana pemerintah menyamaratakan pajak film. Erick mengatakan penyamarataan pajak bertujuan memperkuat industri film nasional.  

"Saya waktu itu sebagai Menko Marves bersama Pak Tito (Mendagri) mencoba menyalaraskan, paling tidak pajak film untuk daerah itu sama, jangan berbeda-beda, sehingga film nasional bisa berkembang," ujar Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Erick mengatakan industri film nasional saat ini sedang berada dalam momentum yang baik. 64 persen film di Indonesia saat ini merupakan film nasional. 

"(Film nasional) bisa tumbuh dari 64 persen dan pemasukan lebih banyak lagi. Nanti sebagian dana dari tiket bioskop akan masuk ke pendanaan film nasional," ucap Erick.