REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus TPPO menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Oleh sebab itu, Sekretaris Utama BP2MI Renardi mengatakan BP2MI kembali melantik para pejabat baru mula dari eselon 1,2,3,4 dan pejabat fungsional. Dengan dilantiknya para pejabat baru tersebut diharapkan pencegahan maupun penindakan terhadap kasus TPPO dapat berjalan maksimal.

Terlebih, menurut Renardi, bagi 4 wilayah yakni Kalimantan Barat, Jakarta, Banten dan Kepulauan Riau yang memiliki risiko tinggi kasus TPPO.

Videografer & Video Editor | Wisnu Aji Prasetiyo