REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk mengatakan, genosida sering kali diawali atau disertai dengan pernyataan dari para pemimpin politik dan tokoh masyarakat lainnya yang tidak manusiawi dan menjelekkan orang-orang dari komunitas yang menjadi sasaran. Pernyataan ini disampaikan Turk dalam sebuah pertemuan untuk memperingati 75 tahun Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
“Pelajaran penting dari Holocaust, yang kejahatannya tak terlukiskan berujung pada Konvensi, dan pelajaran dari Kamboja, Rwanda, bekas Yugoslavia, dan negara-negara lain, memperjelas bahwa mencegah genosida dan membawa pelakunya ke hadapan seluruh umat manusia, adalah hal yang penting untuk pekerjaan memajukan hak asasi manusia,” kata Turk, dilaporkan Anadolu Agency, Senin (4/12/2023).
Turk mengatakan, perjanjian genosida merupakan perjanjian hak asasi manusia pertama dalam sejarah PBB. Perjanjian ini diadopsi sesaat sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mulai berlaku pada 1948. Turk mengatakan pelarangan genosida bukanlah aturan hukum internasional biasa.
“Ini adalah prinsip utama yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia dan semua negara setiap saat dan tanpa kecuali,” kata Turk.
Turk mengatakan, konvensi tersebut menyerukan kepada semua negara dan masyarakat untuk menjaga kewaspadaan, serta menuntut tindakan untuk mencegah dan menghukum genosida. Hal ini merupakan puncak dari pola diskriminasi sistematis yang sudah ada sebelumnya dan dapat diidentifikasi berdasarkan ras, etnis, agama atau karakteristik lainnya. Genosida adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang ditargetkan sebagai kebijakan terhadap suatu masyarakat, minoritas, komunitas.
“Alat pencegahan terbaik adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bersama dengan perjanjian internasional yang berasal darinya, karena deklarasi tersebut mengidentifikasi banyak akar permasalahan, dan memberikan solusi dan pagar pembatas yang praktis,” kata Turk.
Turk mengatakan, dua tujuan Konvensi Genosida adalah pencegahan dan penghukuman. Keduanya tidak dapat dilihat secara terpisah. “Impunitas adalah faktor yang memungkinkan terjadinya genosida. Akuntabilitas adalah musuhnya,” ujar Turk.
Ribuan jenazah masih berada di bawah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel yang sedang berlangsung. Tim pertahanan sipil di Jalur Gaza mengatakan, mereka kekurangan peralatan sehingga sulit untuk mengevakuasi jenazah.
Dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Gaza, juru bicara pertahanan sipil Mahmoud Basal mengatakan, pasukan Israel terus-menerus menargetkan tim mereka di sejak 7 Oktober. Dia mengatakan, timnya tidak dapat mengevakuasi ribuan jenazah yang berada di bawah reruntuhan karena kurangnya peralatan.
“Ribuan orang yang mati syahid masih berada di bawah reruntuhan, dan kami tidak dapat mengambil mereka. Terdapat kekurangan yang jelas dan signifikan dalam kemampuan dan mekanisme kami. Kami tidak dapat menjangkau jenazah yang berada di bawah puing-puing di Jalur Gaza utara,” kata Basal.
Tentara Israel kembali mengebom Jalur Gaza pada Jumat (1/12/2023) pagi setelah jeda kemanusiaan selama seminggu berakhir. Setidaknya 509 warga Palestina telah tewas dan 1.316 terluka sejak Jumat dalam serangan udara Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Jumlah korban yang meninggal dunia akibat serangan Israel di Jalur Gaza telah melonjak menjadi 15.523 sejak dimulainya perang pada 7 Oktober.
Jumlah korban luka pada periode yang sama meningkat menjadi 41.316 orang. Sementara Israel mengklaim jumlah korban tewas di Israel mencapai 1.200 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika