REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar pemberian bantuan program pengentasan stunting (anak kerdil) tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan pemerintah lainnya. Hal ini agar pemberian program bantuan berkontribusi nyata menurunkan angka stunting di Indonesia.
"Pastikan bantuan stunting diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan mekanisme pemberian bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah," ujar Wapres dalam acara penyerahan bantuan program stunting di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).
Wapres mengatakan, saat ini angka prevalensi stunting masih di 21,6 persen pada tahun 2022. Sementara Pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
Menurutnya, masalah stunting masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama. Ini mengingat anak stunting nantinya akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang produktivitasnya rendah, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, dan semakin menimbulkan persoalan ketimpangan dan kemiskinan.
"Dengan kata lain, generasi penerus yang stunting akan membawa masa depan bangsa yang stunting pula," ujarnya.
Karena itu, Wapres meminta semua pihak, termasuk para pimpinan daerah fokus dalam program percepatan penurunan stunting hingga zero stunting di tahun 2030 bisa dicapai. Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus memastikan adanya sinergi antarprogram dari tingkat nasional hingga desa.
Kepada Pemerintah daerah, Wapres meminta agar dipetakan kantong-kantong wilayah stunting dan mengidentifikasi layanan yang masih kurang dan harus diperbaiki.
Wapres juga meminta pengoptimalan kolaborasi percepatan penurunan stunting antara pemerintah pusat dan daerah dengan unsur lainnya. Sehingga tidak hanya dengan sektor swasta, tetapi juga perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga media.
Kolaborasi ini, tambah Wapres, selain antar pemerintah pusat, daerah, serta lembaga, juga dimaksudkan untuk dapat mengisi celah cakupan layanan stunting yang belum bisa dipenuhi pemerintah.
"Pemberian bantuan pangan agar tidak hanya diberikan kepada anak stunting. Bantuan juga penting untuk diberikan kepada ibu hamil, juga kepada balita yang sehat untuk menjaga asupan gizi mereka agar tidak mengalami penurunan berat badan, utamanya ibu hamil dan anak-anak dari keluarga berisiko stunting," katanya.
Tak hanya itu, Wapres selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat ini juga menilai pemberian makanan pendamping ASI juga tidak kalah penting dalam mengintervensi stunting di masa awal kehidupan. Sebab, tren angka stunting pada anak meningkat pada usia enam bulan sampai dengan satu tahun, antara lain disebabkan oleh pemberian Makanan Pendamping-ASI yang tidak mencukupi.
"Masifkan edukasi publik dan penyuluhan sebagai salah satu pilar pencegahan stunting," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika