REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pemimpin G7 menegaskan kembali dukungan mereka terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama. Mereka melakukan pertemuan virtual pada Rabu (6/12/2023).
“Kami tetap berkomitmen terhadap negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup dalam perdamaian yang adil, abadi, dan aman,” kata pernyataan para pemimpin G7 tersebut dikutip dari Alarabiyah.
Pernyataan itu muncul ketika Israel terus melakukan serangan di Gaza. Kondisi itu membuat situasi perjanjian perdamaian luas antara kedua belah pihak menjadi sulit untuk saat ini.
Sebelum itu, kelompok yang mencakup Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa ini mendukung jede kemanusiaan yang berlangsung sepekan. Namun momen berakhir pada 1 Desember.
“Kami mendukung perpanjangan lebih lanjut dari jeda ini dan jeda di masa depan jika diperlukan untuk memungkinkan bantuan ditingkatkan, dan untuk memfasilitasi pembebasan semua sandera,” ujar pernyataan bersama tersebut.
Mereka menyatakan dukungannya untuk memperpanjang jeda dan jeda di masa depan yang diperlukan untuk meningkatkan bantuan dan menjamin pembebasan semua sandera. Kelompok ini menyoroti pentingnya melindungi warga sipil dan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional. G7 juga menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama dengan semua mitra di kawasan untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.
Putaran konflik terbaru antara Israel dan Hamas dimulai ketika kelompok militan Palestina melancarkan serangan infiltrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel selatan pada 7 Oktober. Menurut laporan Israel, tindak ini menewaskan sekitar 1.200 orang dab menyandera sekitar 240 orang.
Sebagai tanggapan, Israel bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan telah melakukan serangan udara dan darat. Tindakan itu telah membunuh lebih dari 16.200 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika