REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Di media sosial X pada Senin (5/12/2023) lalu Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan WHO menerima pemberitahuan dari militer Israel untuk memindahkan pasokan medis dari Gaza selatan dalam waktu 24 jam.
"Kami mengimbau #Israel untuk menarik kembali perintah tersebut, dan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan fasilitas kemanusiaan," katanya, seperti dikutip dari Aljazirah, Kamis (7/12/2023).
Israel menanggapi pernyataan itu menyangkal mereka mengeluarkan peringatan semacam itu. "Dari seorang pejabat PBB, kami berharap, setidaknya, akan lebih akurat," kata badan Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina di Gaza dan beberapa wilayah daerah pendudukan Tepi Barat yang diduduki, COGAT di X.
Sebelumnya, Ghebreyesus mengkritik usulan Israel memindah pengungsi Gaza ke sebidang tanah di kota pesisir al-Mawasi yang dianggap sebagai zona aman di Gaza. Pada 17 November lalu Ghebreyesus mengatakan usulan itu resep untuk bencana.
Direktur Jenderal WHO mengatakan lembaganya tidak akan berpartisipasi dalam pembentukan apa pun yang disebut "zona aman" di Gaza "tanpa persetujuan luas, dan kecuali jika kondisi mendasar tersedia untuk memastikan keamanan dan kebutuhan penting lainnya terpenuhi, dan ada mekanisme untuk mengawasi implementasinya".
Selain dengan WHO, Israel juga berselisih dengan PBB. Israel berulang kali mengincar pelapor khusus PBB untuk daerah pendudukan Palestina Francesca Albanese. Ia pengkritik keras kebijakan-kebijakan Israel.
Pada 4 Desember lalu setelah Albanese menarik kesejajaran antara dehumanisasi orang Yahudi menjelang Holocaust dan perang Israel di Gaza, juru bicara pemerintah Israel, Eylon Levy, membalas. Levy menuduh Albanese membalikkan peristiwa Holocaust.
Ikuti Whatsapp Channel Republika