REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta perbankan mempermudah akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satunya dengan tidak meminta agunan.
Menanggapi itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, sinergi antara kementeriannya, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Himpunan Bank Negara (Himbara) harus diselaraskan. Tujuannya supaya ada kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM.
"Kalau kami di BUMN sudah pasti dalam melakukan penugasan tadi efektif. Bayangkan, dari Rp 1.600 triliun (pembiayaan ke UMKM), BRI-nya saja 83,5 persen, belum Himbara yang lain," ujar Erick kepada wartawan usai pembukaan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Meski begitu, kata dia, itu belum cukup. Maka pemerintah kembali mendorong berbagai hal kondusif dalam pembangunan UMKM. Kementerian BUMN bersama BRI melalui BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, lanjutnya, turut membuka akses pasar bagi UMKM.