REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Komite Eksekutif Gerakan Jaga Pemilu, Luky Djani menyatakan, pihaknya akan melibatkan sejumlah elemen masyarakat sipil (civil society) untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024 dari potensi kecurangan. Selain itu, Jaga Pemilu akan melakukan diskusi publik di beberapa kota dan juga akan menggelar pelatihan pemantauan bagi para pemantau pemilu.
"Jaga Pemilu juga akan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli akan pemilu berintegritas dan jurdil, guna melakukan pencegahan pelanggaran, kecurangan dan bentuk-bentuk peyimpangan kepemiluan lainnya," ujar Luky kepada media di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Luky menyampaikan, ancaman terbesar bagi berlangsungnya Pemilu 2024 yang demokratis, adalah terjadinya kecurangan dan penyimpangan instrumen kekuasaan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Karena itu, Jaga Pemilu yang lahir untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara bermartabat dan berintegritas, akan berjuang agar pencoblosan bisa jurdil dan demokratis.
"Harapan kita, hasil pemilu dan pemerintahan terpilih memiliki legitimasi politik secara tak terbantahkan, karena lahir dari proses yang jurdil dan demokratis," kata Luky.
Sebelumnya, puluhan tokoh nasional mendeklarasikan sebuah gerakan masyarakat bernama Jaga Pemilu. Tugas organisasi tersebut adalah mengawasi Pemilu 2024 agar dapat terlaksana secara demokratis, jujur, adil, terbuka, dan partisipatif.
Gerakan Jaga Pemilu bertujuan memastikan, setiap aktor kunci kepemiluan, yaitu penyelenggara dan pemilu, serta pemilih, bisa melaksanakan fungsi masing-masing secara berintegritas. Gerakan tersebut juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sempit memenangkan Pemilu 2024.