REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia dan negara tetangganya, Papua Nugini (PNG), menandatangani perjanjian keamanan. Perdana Menteri Austraklia Anthony Albanese dan Perdana Menteri PNG James Marape mengatakan perjanjian ini menunjukkan kedekatan kedua negara.
Kesepakatan ini dirancang untuk meningkatkan keamanan internal Papua Nugini dengan memberikan lebih banyak bantuan di bidang kepolisian, pertahanan dan peradilan seiring dengan upaya negara terbesar di Kepulauan Pasifik itu mengembangkan ekonominya.
Di tengah persaingan strategis antara Cina dan Amerika Serikat (AS) di kawasan ini, pada bulan Mei lalu PNG menandatangani kesepakatan pertahanan dengan AS. Kesepakatan itu untuk meningkatkan pangkalan militer AS dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Cina.
Dalam konferensi pers, Kamis (7/12/2023) Marape mengatakan perjanjian dengan Australia menunjukkan kedua negara "negara bersaudara." Tetapi ia menambahkan PNG tidak akan memilih-milih dan memiliki kebijakan luar negeri yang "bersahabat dengan semua orang".
Albanese mengatakan kesepakatan tersebut "akan memudahkan Australia untuk membantu PNG mengatasi kebutuhan keamanan internalnya dan bagi Australia dan Papua Nugini untuk saling mendukung keamanan masing-masing dan stabilitas kawasan".
Ia memberikan penghormatan atas dukungan yang diberikan penduduk PNG kepada militer Australia selama Perang Dunia II. Ia mengatakan hubungan pertahanan kedua negara ditempa melalui pengorbanan.
"Untuk kepentingan kami ke depan, kami tidak memiliki teman yang lebih dekat daripada Papua Nugini," kata Albanese.
Marape mengatakan peradilan, layanan publik, dan perbatasan PNG didirikan Australia sebelum PNG menjadi negara merdeka 48 tahun yang lalu. "Anda selalu memberikan dukungan kepada kami. Apa yang terjadi di utara perbatasan Anda memiliki dampak, manfaat, dan konsekuensi yang sangat dalam dan luas di wilayah kami," tambahnya.
Kepada Australian Broadcasting Corp (ABC) Menteri Pasifik Australia Pat Conroy mengatakan kesepakatan tersebut memiliki kekuatan seperti perjanjian. Australia akan menghabiskan 200 juta dolar Australia atau 130 juta dolar AS untuk membantu melatih polisi dan membangun infrastruktur membantu PNG melipatgandakan kekuatan polisi menjadi 10.000 petugas.
Polisi Australia dan negara-negara Persemakmuran lainnya akan dipekerjakan PNG untuk mengisi kekosongan di sekitar 50 posisi manajemen kepolisian dengan kontrak jangka pendek.
Perjanjian tersebut mengatakan peningkatan kemampuan PNG berkontribusi pada "keamanan dan stabilitas regional yang dipimpin Pasifik" dan kedua negara akan memprioritaskan konsultasi satu sama lain mengenai kebutuhan PNG akan peralatan, infrastruktur, dan pelatihan yang berhubungan dengan keamanan.
Karena Cina berupaya meningkatkan kehadiran keamanannya di Kepulauan Pasifik, dengan menandatangani kesepakatan untuk melengkapi dan melatih polisi di Kepulauan Solomon dan Vanuatu, di mana Cina merupakan pemberi pinjaman infrastruktur yang besar, Australia mengatakan keamanan harus disediakan negara-negara Pasifik.
Kesepakatan Australia-PNG mengatakan kedua negara akan berkonsultasi jika ada ancaman terhadap perdamaian di Pasifik atau serangan bersenjata dari luar terhadap salah satu pihak.
Conroy mengatakan itu adalah bahasa yang "sangat kuat" yang sebanding dengan komitmen dalam aliansi keamanan Australia dengan Amerika Serikat.
Kesepakatan ini juga mencakup pembagian informasi rahasia, infrastruktur penting, keamanan siber, maritim, dan penerbangan, serta kesehatan.
