REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Beberapa pejabat Taiwan mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun intelijen mereka, pada awal bulan Desember para pemimpin Cina menggelar rapat "koordinasi" untuk mempengaruhi pemilihan umum di Taiwan. Pemimpin pulau yang dikelola pemerintah demokratis itu menilai Cina ingin mengintervensi pemilihan umum.
Pejabat Taiwan memperingatkan Beijing mencoba untuk mendorong pemilih memilih kandidat yang ingin hubungan yang lebih dekat dengan Cina dalam pemilihan presiden dan legislatif pada 13 Januari mendatang. Dalam empat tahun terakhir Cina meningkatkan tekanan militer dan politik ke Taiwan agar pulau itu mengakui klaim kedaulatan Cina.
Pada Jumat (8/12/2023) beberapa pejabat keamanan Taiwan mengatakan rapat itu digelar pemimpin tertinggi keempat Partai Komunis Cina Wang Huning yang juga deputi kepala Kelompok Pimpinan Pusat urusan Taiwan yang diketuai Presiden Xi Jinping.
Para pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu mengatakan rapat tersebut dihadiri personel senior dari lembaga-lembaga seperti Departemen Publisitas Cina, Kementerian Keamanan Negara, Kementerian Pertahanan dan Kantor Urusan Taiwan Cina.
Bulan lalu Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meminta Xi untuk menghormati pemilihan umum Taiwan. Kantor Urusan Taiwan pemerintah Cina belum menanggapi permintaan komentar. Ketika memberikan komentar tentang pemilihan umum tersebut, mereka mengatakan menghormati "sistem sosial" Taiwan.
Departemen pemerintah Cina lainnya juga tidak menanggapi permintaan komentar. Kementerian Keamanan Negara tidak mengungkapkan detail kontak mereka.
Berdasarkan memo internal Taiwan yang berasal dari informasi intelijen, rapat tersebut fokus untuk "memastikan efektivitas dan koordinasi berbagai upaya pada pemilihan umum Taiwan."
Memo tersebut mengungkapkan rapat itu menyimpulkan berbagai lembaga pemerintah Cina harus "mengkonsolidasikan" upaya mereka di Taiwan. Departemen Publisitas dan unit perang psikologis di bawah Tentara Pembebasan Rakyat, yang disebut "Base 311", menjalankan operasiuntuk mempengaruhi opini publik melalui saluran berita dan media sosial.
Kantor Urusan Taiwan dan Departemen Pekerjaan Front Persatuan Cina ditugaskan menjalankan program-program penjangkauan yang mencakup kegiatan pertukaran dengan para politisi Taiwan dan memotong harga tiket pesawat bagi warga Taiwan yang tinggal di Cina untuk terbang pulang ke negara asalnya untuk memberikan suara.
Memo tersebut mengatakan Cina akan terus "memainkan narasi 'pilihan antara perdamaian dan perang'", yang menyatakan jika Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa tetap berkuasa, maka perang dengan Cina mungkin terjadi.
Beijing berulang kali menyebut DPP sebagai separatis yang berbahaya dan mendesak warga Taiwan untuk membuat "pilihan yang tepat". Kandidat presiden dari DPP, Lai Ching-te, memimpin dalam jajak pendapat.
Sementara pemerintah Taiwan sedang bersiaga terhadap apa yang menurut mereka upaya Cina ikut campur dalam pemilihan umum dengan mendanai kandidat-kandidat yang bersahabat dengan Beijing. Taiwan yakin Cina menjalankan operasi dengan cara-cara ilegal seperti menggunakan aplikasi-aplikasi komunikasi, tur-tur kelompok atau kampanye-kampanye yang salah.
Dalam laporan itu disebutkan Beijing juga mensponsori perjalanan dengan memotong harga ke Cina untuk ratusan politisi lokal Taiwan menjelang pemilu.
"Mereka mengkoordinasikan pekerjaan mereka di Taiwan di hari-hari terakhir menjelang pemilu," kata seorang pejabat senior yang tidak bersedia disebutkan namanya.
"Mereka menginginkan hasil yang terbaik."
Pejabat itu menambahkan dalam rapat tersebut, Beijing juga menyimpulkan mereka harus "menyesuaikan kecepatan" kampanye mereka. Ia merujuk reaksi negatif di Taiwan pada potongan harga tiket ke Cina baru-baru ini, serta komentar stasiun televisi pemerintah Cina yang menyebut kandidat presiden DPP sebagai "tindakan ganda kemerdekaan".
"Jika Anda terlalu jelas mencampuri pemilihan umum, hal ini bisa menjadi bumerang," kata sumber tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika