REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan Otoritas Palestina bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam rencana untuk mengelola Gaza setelah perang dengan Israel berakhir.
Shtayyeh yang tinggal di Ramallah mengatakan hasil yang diinginkan dari konflik ini adalah agar Hamas yang menguasai Gaza menjadi mitra junior di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Mereka akan membantu membangun negara merdeka baru yang mencakup Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur
"Jika mereka (Hamas) siap untuk mencapai kesepakatan dan menerima platform politik PLO, maka akan ada ruang untuk berbicara. Warga Palestina tidak boleh terpecah belah," kata Shtayyeh dalam wawancara dengan Bloomberg News, Kamis (7/12/2023)
Ia menambahkan tujuan Israel mengalahkan Hamas sepenuhnya tidak realistis.
Israel bersumpah untuk menghabisi Hamas yang didukung Iran setelah kelompok pembebasan Palestina itu menggelar serangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober lalu. Israel mengklaim dalam serangan tersebut Hamas membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang warga Israel.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan balasan Israel ke kantong pemukiman padat penduduk itu telah menewaskan lebih dari 17.170 warga Palestina dan melukai 46.000 lainnya.
Dalam perkembangan terbaru Israel menyetujui permintaan AS untuk membuka perbatasan Kerem Shalom untuk pemeriksaan truk dan kargonya. Mesir dan PBB sudah melobi Israel untuk mempercepat proses inspeksi yang diharuskan pada setiap kendaraan yang melintasi perbatasan Mesir dan Israel sebelum berputar kembali ke Rafah.
Jumlah truk yang melintasi perbatasan setiap hari turun kurang dari 100 setelah sempat 200 truk per hari selama gencatan senjata yang berlangsung dari 24 November sampai 1 Desember. Kerem Shalom terletak di perbatasan selatan Gaza dengan Israel dan Mesir, dan penyeberangan ini digunakan untuk mengangkut lebih dari 60 persen muatan truk yang masuk ke Gaza sebelum perang meletus dua bulan yang lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika