REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perwakilan khusus Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk urusan kekerasan seksual dalam konflik meminta izin kepada Israel untuk menyelidiki semua tuduhan kekerasan seksual selama perang Israel-Hamas saat ini. Israel sebelumnya mengundang Pramila Patten melakukan kunjungan resmi.
Dalam undangan itu, Israel meminta agar perwakilan PBB itu bertemu dengan para penyintas kekerasan seksual, termasuk pria dan wanita yang dibebaskan dari penahanan Hamas. Tel Aviv mengklaim, mereka menjadi sasaran pemerkosaan selama menjadi sandera di Gaza.
Patten mengatakan, dia sangat prihatin dengan munculnya laporan kekerasan seksual, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Dia menyatakan keprihatinannya terhadap sandera yang terus ditahan oleh Hamas.
“Dia dengan tegas mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober dan menyatakan keprihatinan seriusnya atas laporan mengenai kekerasan seksual dan kekejaman yang diduga dilakukan oleh mereka dan menyatakan simpati atas trauma kolektif yang parah akibat kebrutalan ini,” kata PBB dikutip dari Anadolu Agency.
Keterlibatan lebih lanjut di PBB harus bergantung pada pemberian izin Israel. Izin ini diperlukan untuk menyelidiki secara independen semua tuduhan kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh warga Palestina terhadap Israel.
“Sebagai dasar keterlibatan PBB, SRSG Patten menyerukan penyelidikan yang kuat dan independen terhadap semua tuduhan kekerasan seksual sehubungan dengan konflik saat ini,” kata PBB.
“Dalam hal ini, ia mendesak Negara Israel untuk memberikan akses kepada entitas-entitas PBB yang mempunyai mandat investigasi, yang dengan segera mengisyaratkan ketersediaan dan kesediaan mereka untuk memeriksa ruang lingkup dan tingkat kejahatan-kejahatan ini, termasuk tuduhan kekerasan seksual terhadap warga Palestina,” ujar pernyataan itu.
Menyusul serangan lintas batas Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, menurut laporan Israel, 240 orang disandera. Peristiwa itu membuat Patten mengaktifkan apa yang dikenal sebagai jaringan koordinasi antarlembaga Aksi PBB.
"Secara proaktif berbagi informasi yang diverifikasi PBB mengenai insiden, pola, dan tren kekerasan seksual terkait konflik," ujarnya.
Menurut PBB, sejauh ini belum ada kasus seperti itu yang diterima sebagian besar karena ketidakamanan yang ada dan kurangnya akses.
Ikuti Whatsapp Channel Republika