REPUBLIKA.CO.ID, PASURUAN -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan ekonomi Jatim ke depan diharapkan tumbuh secara lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Ekonomi di Jawa Timur harus tumbuh secara inklusif dan berdampak. Makin tumbuh makin memberikan tetesan kesejahteraan, makin tumbuh akan makin mengurangi pengangguran, serta berdampak penurunan kemiskinan, stunting menurun, dan pendidikan membaik,” katanya dalam keterangan pers di Pasuruan, Jawa Timur, Ahad (10/12/2023).
Gubernur Khofifah juga menyampaikan optimismenya dalam menyongsong perekonomian Jawa Timur di tahun 2024 kelak menyusul selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat memuaskan.
"Pertumbuhan ekonomi Jatim ini berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jatim. Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari tahun 2020 sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 persen per Maret 2023," ujarnya di sela menghadiri High Level Meeting Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur dengan tema "Refleksi 2023 Serta Prospek dan Tantangan 2024" di Plataran Bromo, Pasuruan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Jatim pada kuartal III 2023 tumbuh sebesar 1,79 persen yang merupakan tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa.
"Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,6 persen serta penyumbang perekonomian terbesar kedua pula di Pulau Jawa sebanyak 25,56 persen," ucapnya.
Ia mengatakan, capaian ini tidak terlepas dari beragam program pembangunan di desa-desa sebab selama ini kantong-kantong kemiskinan banyak ditemukan di pedesaan.
"Salah satu program tersebut ialah desa mandiri dan desa devisa," tuturnya.
Jawa Timur, kata dia, menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri tertinggi di Indonesia yang mencapai 2.800 desa. Jumlah ini berkontribusi 24,44 persen dari total desa mandiri di Indonesia. Begitu pula dengan desa devisa yakni dari 613 desa devisa di Indonesia, 149 desa atau 24 persen di antaranya berada di Jatim.
Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023," katanya.
Yang membanggakan, lanjut dia, berdasarkan data BPS, capaian IPM 2023 Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia salah satunya terkait ketahanan pangan.
Terkait hal ini, Gubernur Khofifah sangat optimistis karena Jawa Timur sejak 2020 telah menjadi lumbung pangan nasional. Produksi padi Jatim merupakan yang tertinggi di antara provinsi lainnya sejak 2020-2023.
Berdasarkan angka sementara BPS, produksi padi Jatim tahun 2023 mencapai 9,59 juta ton GKG atau berkontribusi 17,89 persen dari produksi nasional sebesar 53,63 juta ton GKG. Hal yang sama juga pada komoditas lainnya seperti daging sapi, jagung, pisang, hingga perikanan.
Hal ini terwujud berkat sinergitas semua pihak termasuk pemerintah kabupaten atau kota yang berkolaborasi, urun support alsintan seperti bed dryer, combine harvester, maupun Rice Milling Unit (RMU)," tuturnya.
Gubernur Khofifah menambahkan, pascapanen menjadi salah satu perhatiannya agar selain produktivitasnya meningkat, kualitas beras yang dihasilkan petani juga bisa meningkat dan masuk ke dalam kategori beras medium hingga premium.
Ketika beras yang dihasilkan mampu memenuhi standar premium tentu harganya akan ikut membaik. Sehingga berdampak pula pada kesejahteraan para petani," ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Doddy Zulverdi menyampaikan bahwa pertemuan kali ini selain membahas refleksi perekonomian Jatim pada tahun 2023, juga berupaya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi.
"Sehingga, kita semua bisa mengantisipasi dengan baik dan pertumbuhan ekonomi di Jatim tetap positif," ujarnya
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Kanreg IV OJK, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai 1 Jatim, Jajaran Perwakilan BI Jatim, serta para akademisi.
