REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Pelapor khusus PBB untuk wilayah-wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, mengatakan bahwa kritik terhadap aksi Israel di Jalur Gaza tak seharusnya disamakan dengan tindakan antisemitisme.
Dalam wawancara bersama Anadolu, Albanese berpendapat bahwa mencap semua kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme akan membatasi kebebasan berbicara, kebebasan mengkritik, dan menciptakan impunitas.
Sejak menjabat pada 2022, Albanese telah menjadi pusat perhatian karena sikapnya yang terang-terangan menentang pendudukan Israel. Ia juga kerap mendapat kritik dari media Barat karena menyoroti kejahatan perang yang dilakukan Israel.
“Jadi masalah pertama adalah penggunaan senjata anti-semitisme dan menghubung-hubungkan kritik terhadap aksi-aksi Israel versus Palestina dengan anti-semitisme," kata dia.
Mengenai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Albanese mengutuk serangan tersebut sebagai kejahatan serius. Namun, dia juga mengkritik Israel karena memberikan respons yang tidak seimbang.
"Saya tidak mengatakan bahwa Israel tidak mempunyai hak untuk melindungi diri atau melakukan operasi yang menargetkan militan Hamas. Namun, apa yang dilakukan Israel adalah menghukum seluruh penduduk, warga sipil di Gaza," ujarnya.
"Israel telah menghancurkan 50 persen infrastruktur sipil, membom pemukiman, melancarkan perang terhadap penduduk yang terjebak di wilayah seluas 360 kilometer persegi, melakukan pemboman besar-besaran di wilayah tersebut," tambah dia.
Albanese juga mengkritik pendekatan media dalam melaporkan serangan Israel di Gaza, yang dianggap bermasalah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah.
Dia membela penggunaan istilah “dominasi Yahudi Israel di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki” dan mengatakan bahwa istilah tersebut tidak antisemit, tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang diberikan oleh organisasi-organisasi Palestina dan Israel.
Menanggapi kekerasan yang terus terjadi di Gaza, Albanese mendesak PBB untuk memiliki tekad yang lebih kuat dalam menerapkan hukum internasional. Ia khawatir bahwa konflik akan terus terjadi jika PBB tidak berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika