REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimis keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah khususnya pelaku usaha perempuan mampu mendorong perekonomian di daerah. Hal ini mengingat sebanyak 97 persen dari perekonomian nasional disumbang oleh sektor UMKM, dan sebanyak 37 juta atau 60 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.
Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan keberadaan salah satu bentuk kegiatan seperti posko pangan berbagai daerah juga mampu mendorong peran UMKM dalam pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
"Pemerintah berharap peran serta UMKM dalam menghadirkan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau," ujarnya dalam keterangan tulis, Ahad (10/12/2023).
Dia optimistis keterlibatan posko pangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun daerah. Menurutnya posko pangan yang telah terbentuk setiap provinsi ini, 100 persen dikelola perempuan.
“Model perekonomian civil society yang memaksimalkan bisnis berkelanjutan ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup penghasilan keluarga. Terlebih, hal ini berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia menambahkan pihaknya mendukung pemerintah memprioritas tujuh transformasi digital yakni digitalisasi pasar, pengetahuan kualitas, keuangan dan pembiayaan, manajemen, kapasitas produksi hingga digitalisasi distribusi.
Pada 2024 dalam rangka mempersiapkan Indonesia Maju 2045, posko pangan akan dipersiapkan secara masif dengan memaksimalkan kolaborasi yang intensif dengan Kadin Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Targetnya satu desa atau kelurahan dapat mendirikan satu posko pangan, dengan jumlah total 100 ribu posko sembako pangan seluruh daerah, agar ketersediaan bahan pangan dengan harga murah dapat dijangkau masyarakat.
Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) bersama Sahabat Usaha Rakyat (Sahara) menghadirkan Gebyar Posko Pangan Serentak Nasional. Kegiatan ini mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah khususnya pelaku usaha perempuan.
Ketua Umum Inkowapi Sharmila Yahya mengatakan Gebyar posko pangan yang digelar ketiga kalinya ini telah meluas hingga ke 25 provinsi dengan jumlah posko pangan mencapai ribuan.
"Inkowapi bersama Sahara akan memaksimalkan pembinaan dan pelatihan kepada wirausaha tentang ekosistem UMKM serta terus memaksimalkan perluasan pasar dan akses pembiayaan," ucapnya.
Gebyar posko pangan 2023 merupakan refleksi perjalanan industri UMKM dan kewirausahaan yang merupakan langkah konkret mendukung peran aktif perempuan kancah nasional maupun global. Maka begitu, upaya ini dapat memberi peluang seluas-luasnya dalam ekosistem kewirausahaan tingkat RT/RW.
"UMKM di Indonesia 99 persen kelas mikro. Dukungan motivasi dan perluasan pasar dari pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dalam berkembangnya usaha kaum perempuan ini," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika