REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh menegaskan pada Ahad (10/12/2023) bahwa Hamas adalah bagian dari lanskap politik Palestina. Israel telah berjanji akan meleyapkan kelompok perlawanan itu dari Gaza dan mengganti posisi pemerintahannya.
“Hamas adalah bagian dari peta politik Palestina, dan jika Israel mengklaim akan melenyapkannya, hal ini tidak akan terjadi, dan ini tidak dapat kami terima,” kata Shtayyeh dalam pidatonya di Forum Doha edisi ke-21 di Qatar.
Shtayyeh menyerukan penghentian genosida Israel di Jalur Gaza. “Otoritas Palestina tidak meninggalkan Gaza. Sebaliknya, kami menyediakan listrik, air, dan peralatan kesehatan, dan kami tidak meninggalkan Hamas,” katanya dikutip dari Anadolu Agency.
Menurut Shtayyeh, konflik Gaza membutuhkan solusi politik, bukan solusi keamanan. “Israel selalu menginginkan solusi keamanan dan telah gagal dalam masalah ini. Amerika Serikat juga gagal. Israel belum mencapai tujuan politik apa pun (di Gaza). Israel hanya membalas dendam dan membunuh apa pun yang mengadangnya," ujarnya.
Hamas memenangkan pemilu parlemen Palestina pada 2006 dan setahun berikutnya berhasil merebut kendali Jalur Gaza dari Otoritas Palestina yang diakui secara internasional. Otoritas Palestina yang didominasi oleh gerakan Fatah mengelola wilayah semi-otonom di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Israel menanggapi pengambilalihan Hamas dengan memblokade Gaza, membatasi pergerakan orang dan barang untuk masuk dan keluar wilayah tersebut. Langkah itu diklaim diperlukan untuk mencegah kelompok tersebut mengembangkan senjata. Blokade tersebut telah menghancurkan perekonomian Gaza, dan warga Palestina mengatakan Israel melakukan hukuman kolektif.
Selama bertahun-tahun, Hamas mendapat dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim, seperti Qatar dan Turki. Baru-baru ini, mereka bergerak lebih dekat ke Iran dan sekutu-sekutunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika