REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengatakan ia akan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan terhadap pemerintahannya di tengah skandal penggalangan dana. Namun, menolak untuk mengkonfirmasi laporan media ia akan mengganti empat menteri di kabinetnya.

Tuduhan mengenai dana yang tidak dilaporkan  menjadi tantangan politik terbesar bagi Partai Demokratik Liberal (LDP) yang berkuasa sejak mereka berkuasa pada 2012. Skandal ini juga mengguncang fondasi pemerintahan Kishida yang mengatakan ia menyadari keseriusan situasi ini.

"Kami akan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat pada waktu yang tepat untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah penundaan dalam politik nasional," kata Kishida, Senin (11/12/2023).

Pada Ahad (10/12/2023), surat kabar Asahi melaporkan Kishida memutuskan mengganti empat menteri dan 11 posisi menteri lainnya di kabinetnya karena skandal atas dugaan tidak mengungkapkan sumbangan politik.

Asahi mengatakan Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita pejabat yang akan diganti, termasuk juga para deputi dan sekretaris parlemen.

Dalam sebuah konferensi pers, Matsuno, yang merupakan juru bicara utama pemerintah, juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai laporan tersebut. Ia hanya mengulangi pernyataan sebelumnya penyelidikan sedang berlangsung dan ia akan mengambil tindakan yang tepat.

"Saya berniat untuk memenuhi tanggung jawab tugas yang telah diberikan kepada saya," kata Matsuno kepada wartawan.

Akhir pekan lalu, Nishimura mengatakan ia akan tetap menjabat dan meninjau kembali hasil penggalangan dana yang dilakukannya setelah laporan media mengenai perombakan kabinet yang akan segera dilakukan atas tuduhan mengenai dana yang tidak dilaporkan.

Ke-15 pejabat yang akan dipecat berasal dari "faksi Abe" terbesar di LDP. Faksi ini telah diselidiki jaksa penuntut karena diduga menyembunyikan ratusan juta yen dana politik selama lima tahun.

LDP yang berkuasa selama hampir seluruh era pasca perang akan mengadakan pemilihan kepemimpinan pada bulan September. Sementara pemilihan umum akan digelar paling lambat Oktober 2025.

Skandal ini dapat memicu perebutan kekuasaan di dalam partai yang dapat memengaruhi hasil kontes kepemimpinan dan manajemen partai.

Asahi melaporkan Kishida akan mengadakan konferensi pers pada Rabu (13/12/2023) di akhir sesi parlemen saat ini untuk menjelaskan tanggapan pemerintahannya.

Tingkat dukungan pada kabinet Kishida berada di bawah 30 persen bahkan sebelum skandal penggalangan dana, rekor terendah dalam masa jabatan perdana menteri sejak Oktober 2021. Rendahnya angka dukungan ini mencerminkan kekhawatiran para pemilih atas kenaikan biaya hidup dan pajak. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika