REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Organisasi Palestina dan aktivis akar rumput menyerukan aksi pemogokan seluruh dunia untuk mendesak gencatan senjata di Gaza yang hancur akibat pengeboman Israel selama dua bulan. Hampir 18 ribu warga Palestina tewas dalam pengeboman tersebut.

Israel mengatakan mereka menargetkan Hamas yang menggelar serangan mendadak 7 Oktober lalu. Namun, Israel menggunakan kekuatan tanpa pandang bulu dalam mengepung pemukiman yang dihuni 2,3 juta orang itu.

Dikutip dari Aljazirah, Selasa (12/12/2023) warga Palestina dan para pendukungnya di seluruh dunia berencana untuk ambil bagian dalam aksi mogok global yang melibatkan "semua aspek kehidupan masyarakat" untuk mengekspresikan solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza dan menyerukan diakhirinya pengeboman Israel.

Masyarakat dunia diajak tidak masuk sekolah dan bekerja. Selain itu, orang-orang yang melakukan aksi ini juga diminta untuk tinggal di rumah dan tidak pergi ke restoran, bank, dan toko-toko. Mereka juga tidak melakukan transaksi online atau berbelanja online.

Dalam unggahan di Instagram, sineas Palestina, Bisan Owda, menyerukan pemogokan "kehidupan ekonomi dan pergerakan sehari-hari". Seperti Owda, banyak aktivis dan organisasi dari Palestina dan negara lain yang membuat unggahan serupa di berbagai platform media sosial, beberapa di antaranya menggunakan tagar #StrikeForGaza.

Seruan mogok kerja ini diumumkan Pasukan Nasional dan Islam Palestina, koalisi faksi-faksi utama Palestina.

"Gerakan ini menolak genosida terbuka di Gaza, pembersihan etnis dan pemukiman kolonial di Gaza, mogok kerja juga menolak upaya menekan tujuan nasional rakyat Palestina," kata koalisi dalam unggahannya.

Sekretaris politik Partai Fatah yang berkuasa di Ramallah dan el-Bireh, Muwafaq Sahwil mengatakan aksi mogok ini penolakan dari veto Amerika Serikat (AS) pada resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mendesak gencatan senjata di Gaza.

"Ini pesan untuk pemerintah AS yang menentang aspirasi rakyat kami," kata Sahwil.

Seruan ini mendapat dukungan dari seluruh dunia. Lebanon mengumumkan menutup kantor pemerintah dan institusi di seluruh dunia. Dalam pernyataan resmi sekretaris jenderal Dewan Menteri Lebanon Mahmoud Mekkiya mengumumkan Perdana Menteri Najib Mikati membuat keputusan untuk merespon seruan aksi mogok "dalam solidaritas dengan rakyat Gaza dan Palestina."

Persatuan Ulama Muslim Internasional juga menyerukan aksi mogok ini. Sekretaris Jenderal Ali Al-Qaradaghi menekankan signifikansi aksi ini sebagai opsi protes, mengingat kegagalan masyarakat internasional menghentikan perang di Gaza.

Aksi mogok kerja sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza dan protes veto AS...

Ikuti Whatsapp Channel Republika