REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris tidak mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB baru-baru ini yang meminta gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Inggris beralasan rancangan itu tidak memuat kecaman terhadap Hamas.

Menanggapi pertanyaan anggota parlemen di parlemen pada Senin (11/12/2023), Menteri Pembangunan Internasional dan Afrika Andrew Mitchell mengatakan, Inggris merasa tidak mampu mendukung resolusi dengan 13 anggota DK PBB memilih “ya” dan AS memveto resolusi tersebut. London memilih untuk abstain dalam pemungutan suara pada 8 Desember lalu.

"Ada banyak hal bagus dalam resolusi yang didukung Inggris, tapi tidak ada kecaman terhadap (kelompok Palestina) Hamas. Oleh karena itu, kami merasa tidak mampu mendukungnya," kata Mitchell dikutip dari Anadolu Agency.

“Tapi kami tidak menentangnya, karena di dalamnya banyak hal yang sangat berguna dan penting. Oleh karena itu, kami abstain,” ujarnya.

Mitchell mengatakan, situasi di Gaza tidak dapat berlanjut dengan  skala kematian warga sipil dan pengungsi yang mengejutkan. “Meskipun Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri dari teror, memulihkan keamanan dan memulangkan para sandera, Israel harus mematuhi hukum internasional dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk melindungi warga sipil,” katanya.

Menteri itu pun mengekspresikan sikap Inggris dalam menyerukan jeda kemanusiaan lebih lanjut dan lebih lama di Gaza. Mitchell menegaskan kembali pendirian Inggris dalam mencapai kemajuan menuju solusi dua negara.

"Penyelesaian yang dinegosiasikan yang mengarah pada kehidupan Israel yang aman dan tenteram berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat," ujar Mitchell.

Inggris dukung jeda, bukan gencatan senjata....

Ikuti Whatsapp Channel Republika