REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menambah beberapa data komoditas hasil Survei Biaya Hidup Tahun Dasar 2022. Adapun penambahan tersebut mencakup komoditas baju muslim wanita, sepatu pria, sepatu olahraga pria, sepatu wanita, telepon seluler, dan parfum.
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penambahan data komoditas seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama karena bergesernya penggunaan teknologi, tren global, tren generasi muda, perilaku, pendapatan, selera hingga perubahan-perubahan lainnya.
“Sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup, SBH memotret informasi pengeluaran rumah tangga yang dilakukan lewat transaksi di pasar daring,” ujarnya saat acara Sosialisasi Survei Biaya Hidup 2022, Selasa (12/12/2023).
Menurutnya perubahan dan perkembangan teknologi yang masif, menjadi salah satu urgensi perlunya pemutakhiran data perhitungan inflasi Indonesia. Hal ini juga meningkatkan prefrensi masyarakat berbelanja secara daring lewat marketplace.
“Pada SBH 2022, komposisi asal barang yang dikonsumsi memperhitungkan bobot jenis pasar antara lain pasar tradisional, modern, dan online (marketplace),” ucapnya.
Amalia merinci beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya pemutakhiran tahun dasar perhitungan indeks harga konsumsi inflasi. Pertama, adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, pendapatan, selera, perilaku, dan sebagainya.
Amalia mencontohkan saat ini ada kemungkinan bobot belanja masyarakat lebih berat kepada teknologi dan travelling. Kedua, perubahan yang terjadi juga sehubungan dengan pandemi Covid-19.
Menurut Amelia adanya krisis yang mengubah pola hidup, dianggap bisa menjadi salah satu alasan pentingnya memperbaharui tahun dasar. Ketiga, perkembangan jenis dan kualitas barang dan jasa. Keempat, perubahan pasar, outlet, supermarket, dan lain-lain.
“Nanti mulai inflasi Januari 2024, yang akan dirilis pada 1 Februari 2024, perhitungan BPS sudah menggunakan SBH dengan tahun dasar 2022,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika