REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menggencarkan intervensi stabilisasi pangan. Caranya, melalui bantuan pangan beras dan gerakan pangan murah untuk menekan kenaikan harga beras.

"Bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah dianggap mampu menekan harga beras di pasaran, hal ini terlihat dari tren perkembangan inflasi beras (month to month) yang mengalami pelambatan," kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), laju kenaikan harga beras pada September 2023 mencapai 5,61 persen atau melonjak dari Agustus 2023 di mana kenaikannya 1,43 persen. Kemudian pada saat bantuan pangan tahap kedua (September-Oktober) digelontorkan, harga beras mengalami penurunan 1,72 persen pada Oktober 2023 dan kembali turun 0,43 persen pada November 2023.

Sebelumnya, tren penurunan harga beras juga terjadi pada saat bantuan pangan beras tahap pertama digelontorkan periode April-Juni 2023 di mana laju kenaikan harga beras pada Mei 2023 sebesar 0,02 persen. Pada Juni 2023 sebesar 0,13 persen dan pada Juli 2023 harga beras turun minus 0,02 persen.

"Tren ini menunjukkan bantuan pangan beras yang digelontorkan Bulog sesuai penugasan pemerintah itu berdampak cukup baik dalam mengendalikan inflasi. Hal ini akan kita terus monitor karena beras ini kan merupakan komoditas penyumbang utama andil inflasi," ucap Arif.

Tak hanya itu, NFA bersama pemerintah daerah juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah dan operasi pasar beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di PIBC, pasar modern, serta pasar rakyat. NFA mencatat sejak dilakukannya operasi pasar beras, stok beras di PIBC per 8 Desember 2023 mencapai 34.405 ton, di atas kondisi normal 25 ribu ton.

Sementara harga beras medium (IR-64 III) sebesar Rp11.130 per kg, mengalami penurunan 0.08 persen dibandingkan hari sebelumnya, dan turun 12 persen jika dibandingkan tanggal 15 September 2023 pada saat OP tersebut diberlakukan.

"Kondisi ini akan terus diupayakan terjaga dan pada 15 Desember 2023 Bulog akan kembali menggelontorkan beras SPHP ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta sebanyak 450 ton untuk menjaga kondisi ketersediaan stok di pasar induk tersebut," tambah Arief.

Guna memaksimalkan pelaksanaan GPM, NFA terus mendorong Dinas Pangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran baik APBD, dana dekonsentrasi, maupun Dana Insentif Fiskal (DIF) yang telah diterima dari pemerintah pusat. Selain Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), NFA juga mendorong Dinas Pangan Daerah untuk menyelenggarakan GPM di berbagai daerah khususnya untuk komoditas beras, cabai, bawang, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

"Dengan kolaborasi bersama KL terkait, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta asosiasi ini kita bersinergi untuk mengendalikan inflasi khususnya menjelang momentum Natal dan Tahun Baru," kata Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika