Selasa 12 Dec 2023 21:23 WIB

Ganjar Janji Libatkan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan

Ganjar ingatkan kontrol publik untuk para aparat pemerintahan

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara saat menyampaikan visi misi saat debat perdana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik. Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara saat menyampaikan visi misi saat debat perdana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik. Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya memiliki pengalaman selama 10 tahun terhadap peningkatan pelayanan publik. Dalam perumusan pelayanan publik tersebut, ia slalu melibatkan kelompok rentan, lanjut usia, hingga penyandang disabilitas.

Hal tersebut diperlukan agar pemerintah juga merasakan apa yang dialami oleh para kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Agar, setiap perencanaan pembangunan harus juga bersarkan kepentingan kelompok-kelompok tersebut.

"Agar pengambil keputusan, mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan," ujar Ganjar dalam debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.

Kedua, harus ada kontrol publik untuk para aparat pemerintahan. Salah satu pengalamannya di Jawa Tengah adalah aplikasi yang menjadi ruang kritik untuk masyarakat kepada pemerintahnya.