REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah dianggap mampu menekan harga beras di pasaran. Hal ini terlihat dari tren perkembangan inflasi beras (month to month) yang mengalami pelambatan.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), laju kenaikan harga beras pada September 2023 mencapai 5,61 persen, melonjak dari Agustus 2023 di mana kenaikannya 1,43 persen. Kemudian, pada saat bantuan pangan tahap kedua (September–Oktober) digelontorkan, harga beras mengalami penurunan 1,72 persen pada Oktober 2023, dan kembali turun 0,43 persen pada November 2023.
Sebelumnya, tren penurunan harga beras juga terjadi pada saat bantuan pangan beras tahap pertama digelontorkan periode April-Juni 2023 di mana laju kenaikan harga beras pada Mei 2023 sebesar 0,02 persen, pada Juni 2023 sebesar 0,13 persen, dan pada Juli 2023 harga beras turun 0,02 persen.
“Tren ini menunjukkan bantuan pangan beras yang digelontorkan oleh Bulog sesuai penugasan pemerintah itu berdampak cukup baik dalam mengendalikan inflasi. Hal ini akan kita terus monitor karena beras ini kan merupakan komoditas penyumbang utama andil inflasi,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya Selasa (12/12/2023).
Untuk itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo bantuan pangan beras diperpanjang hingga Desember 2023 dan direncanakan pada tahun mendatang bantuan pangan beras juga akan kembali disalurkan dari Januari hingga Juni 2024.
Arief mengatakan, bantuan pangan beras ini merupakan intervensi stabilisasi beras bersamaan dengan digencarkannya Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah, dan operasi pasar beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) di PIBC, pasar modern, serta pasar rakyat.
Sejak dilakukannya operasi pasar beras tersebut, stok beras di PIBC per 8 Desember 2023 mencapai 34.405 ton, di atas kondisi normal 25.000 ton. Sementara, harga beras medium (IR-64 III) sebesar Rp 11.130 per kg, mengalami penurunan 0.08 persen dibandingkan hari sebelumnya, dan turun 12 persen jika dibandingkan 15 September 2023 pada saat OP tersebut diberlakukan. Kondisi ini akan terus diupayakan terjaga dan pada 15 Desember 2023 Bulog akan kembali mengelontorkan beras SPHP ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta sebanyak 450 ton untuk menjaga kondisi ketersediaan stok di pasar induk tersebut.
Terkait dengan GPM yang dilaksanakan di berbagai daerah, NFA terus mendorong Dinas Pangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran baik APBD, dana dekonsentrasi, maupun dana insentif fiskal (DIF) yang telah diterima dari pemerintah pusat.
"Jadi, selain fasilitasi distribusi pangan (FDP), kita juga mendorong Dinas Pangan Daerah untuk menyelenggarakan GPM di berbagai daerah khususnya untuk komoditas beras, cabai, bawang, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Dengan kolaborasi bersama KL terkait, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta asosiasi ini kita bersinergi untuk mengendalikan inflasi khususnya menjelang momentum Natal dan tahun baru," kata Arief.
Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog per 7 Desember 2023 mencapai 1.49 juta ton, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga jumlah CBP di atas satu juta ton, dengan demikian bisa dipastikan pemerintah dapat terus mengintervensi pasar beras.
Sementara itu, berdasarkan data panel harga pangan per 11 Desember 2023, di tingkat produsen, harga gabah kering panen (GKP) turun 0,3 persen menjadi Rp 6.610 per kg terhadap hari sebelumnya, sementara beras medium di tingkat penggilingan turun 0,24 persen menjadi Rp 12.249 per kg terhadap hari sebelumnya. Sedangkan di tingkat konsumen, meskipun di zona 2 dan zona 3 belum tampak penurunan, harga beras medium zona 1 sudah turun 2,67 persen menjadi Rp 12.827 per kg terhadap hari sebelumnya. Beras premium zona 1 juga turun 5,44 persen terhadap hari sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika