REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Pembangunan Asia, ADB, menilai transisi energi menuju energi terbarukan di Indonesia mulai mendapatkan perhatian, yang didorong oleh komitmen kuat dari pemerintah.
Direktur Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (14/12/2023), mengatakan, fokus Indonesia pada energi terbarukan dan netralitas karbon mendapatkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Tominaga menanggapi pertanyaan mengenai hasil konferensi iklim COP28, di mana negara-negara setuju untuk mulai mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk mencegah dampak perubahan iklim paling buruk.
Namun, dia mengakui akan ada banyak tantangan yang dihadapi mengenai bagaimana pemerintah dapat beradaptasi terhadap teknologi dan dinamika pasar yang terus berkembang. "Ini juga akan menjadi pertanyaan karena kita sekarang berbicara tentang empat tahun ke depan. Teknologi bisa berubah, pasar bisa berubah, bukan?" ujarnya.
Guna mencapai target nol emisi, Indonesia telah merilis peta jalan energi nasional menuju net zero emissions sektor energi Indonesia. Ada beberapa upaya yang dicanangkan pemerintah untuk mendukung tujuan tersebut, seperti peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan energi fosil, pengadaan kendaraan listrik, dan pengembangan teknologi energi bersih baru, seperti hidrogen dan penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).
ADB –lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman, jaminan, investasi modal, hibah dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik– telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042 dipercepat menjadi Desember 2035. Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP) serta lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai awal Desember ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika