REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemkab Bantul berupaya menekan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya. Pada 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul akan menangani sebanyak 177 unit RTLH.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Aris Suharyanta, jumlah itu lebih tinggi daripada penanganan RTLH 2023 yang mencapai 156 unit.

"Ada sekitar 177 tersebar di seluruh kapanewon,” ujar Aris. Dari penanganan RTLH pada 2023 dan 2024, masih menyisakan sekitar 2.700 RTLH yang perlu dibangun kembali di seluruh 75 kalurahan.

Meski pembangunan RTLH tersebar cukup merata, menurut Aris, wilayah yang memiliki banyak RTLH justru berada di perbatasan dengan wilayah perkotaan. "Justru RTLH banyak yang di perbatasan dengan perkotaan, seperti Imogiri, Dlingo, dan Pajangan," katanya.

Anggaran bantuan pembangunan RTLH sebesar Rp 20 juta per rumah dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diperkirakan dana tersebut cair pada sekitar kuartal I 2024.

Adapun nama-nama penerima bantuan RTLH berasal dari pengajuan oleh masyarakat ke kalurahan setempat yang kemudian disurvei oleh DPUPKP.

"Kita bisa keluar anggaran awal Maret 2024. Ini untuk penanganan kemiskinan, untuk rumah yang tidak layak huni, rumah yang tidak sehat," jelas dia.

Aris menambahkan pihaknya akan berupaya terus memperbaiki RTLH di Bantul. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang memerlukan bantuan agar mengajukan langsung ke kalurahan dan kapanewon setempat.