REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pembangunan transportasi massal perkotaan di Jabodetabek untuk mengatasi sejumlah permasalahan seperti kemacetan, polusi udara, tingginya angka kecelakaan, dan permasalahan lainnya.
“Dengan semakin banyaknya pilihan moda transportasi massal yang tersedia, diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang beralih menggunakan transportasi massal,” kata Budi Karya di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Menhub Budi juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan fasilitas transportasi massal, di antaranya pelaksanaan proyek MRT bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, agar bisa diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
Ia mengatakan, pembangunan MRT Fase 2 merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan kelanjutan dari pembangunan koridor utara—selatan fase 1, yang telah beroperasi sejak 2019 lalu. Pembangunan MRT Fase 2 terbagi menjadi dua tahap yaitu Fase 2A dan 2B.
Fase 2A menghubungkan Bundaran HI – Kota sepanjang 5,8 Km, yang melewati tujuh stasiun bawah tanah yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.
Sedangkan Fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah yaitu Mangga Dua dan Ancol, serta satu depo di Ancol Barat, dengan total panjang jalur sekitar 6 (enam) kilometer.
Diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI - Kota) berjalan dengan baik dan melampaui target yang direncanakan.
“Dari target perencanaan 27 persen, sekarang sudah mencapai 28,4 persen. Lebih dari target, saya kira bagus,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, proyek MRT bukan merupakan pekerjaan mudah karena pekerjaannya harus dikerjakan di tengah keramaian Kota Jakarta.
Presiden menargetkan MRT fase 2A dapat berfungsi pada tahun 2027. Setelah fase 2A rampung, berikutnya proyek akan dilanjutkan dengan fase 2B (Kota - Ancol).
Sementara itu, terkait dengan rencana pembangunan MRT dari timur ke barat, Presiden menyebut bahwa semuanya masih dalam proses dan akan segera diputuskan setelah melakukan perhitungan dan studi.
"Kalau kalkulasi studinya sudah rampung semua, langsung kita putuskan. Karena memang Jakarta membutuhkan transportasi massal yang terintegrasi, bukan sendiri-sendiri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika