REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah akan menyalurkan berbagai subsidi dan kompensasi, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM), dengan nilai lebih dari Rp 85 triliun di akhir Desember 2023.

“Di paruh kedua Desember ada Rp 500 triliun lebih belanja yang akan disalurkan. Untuk pembayaran subsidi dan kompensasi nilainya mencapai lebih dari Rp 85 triliun, yang akan menjadi belanja besar akhir tahun,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Belanja pemerintah pusat dalam APBN 2023 tercatat mencapai Rp 1.840,4 triliun atau 80 persen dari target belanja pemerintah pusat dalam revisi APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 3.117,2 triliun. Dari nilai itu, senilai Rp 500 triliun belanja pemerintah pusat belum disalurkan.

Belanja kementerian dan lembaga tercatat mencapai Rp 946,1 triliun atau 94,5 persen dari target yang sebesar Rp 1.000,8 triliun. Menurut Isa, dalam dua pekan ke depan, kementerian dan lembaga akan melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap kontrak-kontrak kegiatan yang baru selesai. Ia optimistis, belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga akan terealisasi hingga lebih dari 95 persen sebagaimana tiga tahun terakhir.

Sementara itu, belanja non-kementerian dan lembaga tercatat baru mencapai Rp 894,3 triliun atau 68,7 persen dari target yang sebesar Rp 1.301,6 triliun.

“Belanja non-K/L masih jauh dari target karena beberapa belanja seperti belanja subsidi dan kompensasi baru akan dibayarkan di paruh kedua Desember ini,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika