REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, alokasi anggaran yang tersedia bagi Kementerian BUMN sangat terbatas, bahkan tergolong paling kecil dibandingkan kementerian lain. Hanya saja, kata dia, proses pengembangan fasilitas bagi karyawan tetap dilakukan.
Padahal, menurut dia, bagi sebuah kementerian yang mengelola aset senilai Rp 9.000 triliun lebih, sudah sepantasnya mendapatkan anggaran lebih besar. “Ini kementerian yang budget-nya terkecil di antara seluruh kementerian, hanya Rp 250 miliar. Tahun depan naik Rp 300 miliar, padahal kita mengelola aset sampai Rp 9.000 triliun, bahkan kontribusinya ke negara sudah ada,” ujar dia di Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Maka, kata dia, Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI terus mendorong agar perkara anggaran tersebut menjadi perhatian. Meski begitu, Erick menegaskan, walau anggaran terbatas, Kementerian BUMN tidak sampai mengeluh.
Dengan anggaran yang tersedia, lanjutnya, mulai dilakukan pembangunan fasilitas penunjang kerja bagi karyawannya. “Apa pun konteksnya, kita tidak mengeluh. Kita awali ketika saya menjabat, ada community area untuk para pegawai BUMN di Lantai 22," katanya.
Dia menambahkan, kementerian ingin menunjukkan, kalau kantor pemerintahan juga melakukan bechmarking dengan kantor swasta. Menurutnya, jika mau kinerja baik, maka karyawan juga harus memiliki kantor berfasilitas baik.
Erick juga menyebutkan, proses pengembangan fasilitas terus dikembangkan ke area pelayanan publik. Salah satunya dukungan bagi kalangan media.
Dirinya sudah mengeluhkan kondisi ruang pers yang digunakan media kerap bekerja di Kamenterian BUMN. "Memang setelahnya adalah untuk teman-teman media. Sejak awal saya sudah complain karena ini belum maksimal. Makanya mulai awal Januari 2024 akan ada tempat press conference di sini," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika