REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko, mendorong peran staf ahli Panglima TNI sebagai satuan yang melaksanakan aktivitas pengolahan dan penelaahan masalah nasional ataupun internasional. Hal itu untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas Panglima TNI.

Di tengah perubahan dunia yang tidak menentu, Moeldoko menegaskan, pentingnya peran staf ahli TNI untuk meningkatkan sensitivitas terhadap isu guna memperkaya informasi berbasis data. Berdasarkan pengalamannya sebagai Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat, Moeldoko menyebut perlunya berpikir secara complex problem solving, critical thinking, creative.

Selain itu, mereka juga wajib inovatif dalam memberikan masukan kepada atasannya. "Staf Ahli TNI harus bisa menjadi penyeimbang, untuk itu harus diperkaya dengan data termasuk ikut serta dalam memproduksi ilmu baru," ujar Moeldoko pada Rapat Koordinasi Staf Ahli TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip dari siaran pers KSP pada Rabu (20/12/2023).

Moeldoko menyebut, kunci optimalnya fungsi staf ahli TNI terdapat pada sumber daya manusianya. Eks Panglima TNI tersebut mengatakan, salah satu kriteria yang harus dimiliki staf ahli adalah bagaimana membangun relasi dengan unit internal TNI maupun dengan lembaga lainnya.

Langkah itu untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang lebih terukur. "Staf ahli TNI ini tidak hanya pemain belakang layar, harus banyak bicara termasuk dengan kementerian atau lembaga lain agar tahu situasi krusial di lapangan dan proyeksi kedepannya bagaimana karena dari kalian rekomendasi strategis dihasilkan," ujar Moeldoko.

Menurut mantan KSAD itu, dalam membangun narasi isu strategis harus dilakukan pengembangan kemampuan pengelolaan isu secara komprehensif. Moeldoko mencontohkan, posisinya sebagai Kepala Staf Presiden saat ini dengan mengelola isu strategis secara rutin.

Mengidentifikasi isu dilakukan dengan pemahaman secara komprehensif sehingga bisa menyiapkan mitigasi serta solusi terhadap isu yang berkembang. Moeldoko menilai, perlu adanya pertimbangan agar staf ahli TNI dapat mengkoordinasikan seluruh pengolahan isu dengan lembaga lainnya termasuk KSP.

Hal itu untuk mencegah adanya masukan yang tumpang tindih dan inkonsisten. "Sinergi dengan lembaga lain penting untuk menegaskan stance presiden," ujarnya.

"Contohnya dalam krisis pangan kemarin, info riil di lapangan saya sampaikan kepada Presiden. Termasuk dampak dari krisis pangan ini yang sangat besar harus diantisipasi. Jadi saya harap para Koorsahli harus berpikir lebih luas lagi," ucap Moeldoko melanjutkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika