REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama PP Nasyiatul ‘Aisyiyah periode 2016-2022 Nurlia Dian Paramita meminta para wanita dapat berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut Mita, sapaan akrabnya, perempuan perlu menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan cerdas, mengingat jumlah pemilih perempuan diprediksi akan lebih banyak dibanding jumlah pemilih laki-laki.
“Dengan kesadaran dan pengetahuan adanya hak-hak politiknya, perempuan sebagai pemilih akan dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan cerdas. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik untuk memberdayakan perempuan,” kata Mita, dikutip dari web resmi Muhammadiyah, Rabu (20/12/2023).
Mita juga merinci beberapa poin pentingnya kampanye politik bagi perempuan. Pertama, sebagai sarana memahami visi dan misi calon pemimpin. Kedua, sebagai wahana menitipkan aspirasi kepada calon pemimpin mengenai kebutuhan perempuan. Ketiga, melihat track record keberpihakan calon pemimpin terhadap kepentingan perempuan. Keempat, mengidentifikasi calon pemimpin yang adil.
Dalam konteks ini, Mita mendorong perempuan untuk aktif dalam mendukung proses demokrasi dan memahami secara mendalam peran serta mereka dalam pemilihan umum mendatang. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan perjuangan hak-hak perempuan dan keberlanjutan partisipasi mereka dalam ranah politik nasional.
Tidak hanya mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam Pemilu 2024, Mita juga menyampaikan pandangan terhadap beberapa tantangan yang mungkin dihadapi perempuan dalam proses tersebut. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasinya adalah potensi rendahnya keterwakilan perempuan.
Menurut Mita, rendahnya keterwakilan perempuan tidak hanya disebabkan oleh tidak dipenuhinya putusan Bawaslu RI terkait pemenuhan Daftar Calon Tetap (DCT) 30 persen perempuan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tetapi juga karena rendahnya keberanian perempuan untuk terlibat dalam politik praktis, sebagai faktor lain yang turut berkontribusi terhadap ketidakseimbangan tersebut.
Dalam rangka menyambut Pemilu 2024, Mita mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil oleh perempuan. Pertama, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu, termasuk KPU RI. Kedua, melakukan advokasi dan penguatan isu perempuan untuk memastikan bahwa aspirasi perempuan diakomodasi dalam agenda politik.
Ketiga, mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik guna meningkatkan pemahaman perempuan tentang hak-hak politiknya. Keempat, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu untuk memastikan transparansi dan integritas proses. Kelima, melakukan pemantauan dalam setiap tahapan kampanye untuk memastikan bahwa kampanye tersebut bersifat inklusif dan mendukung kepentingan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan.
Dengan upaya ini, Mita berharap dapat meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam arena politik, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, dan memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diakui dalam proses demokrasi di Indonesia.