REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberikan komentar setelah Dewan Keamanan PBB menunda pemungutan suara resolusi yang bertujuan mendorong peningkatan bantuan kemanusiaan di Gaza.
Dewan Keamanan menunda pemungutan suara untuk menghindari veto ketiga Amerika Serikat (AS) dalam perang Israel di Gaza. "Pertempuran intensif, lemahnya saluran listrik, terbatasnya bahan bakar dan terganggunya telekomunikasi sangat membatasi upaya PBB untuk memberikan bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa rakyat Palestina di Gaza," kata Guterres di media sosial X seperti dikutip Aljazirah, Kamis (21/12/2023).
"Kondisi yang mengizinkan operasi kemanusiaan skala besar untuk perlu segera dibangun kembali," tambahnya. Dewan Keamanan PBB seharusnya menggelar pemungutan suara untuk resolusi yang mendorong peningkatan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan meminta PBB mengawasi pengiriman bantuan kemanusiaan.
Tapi, para diplomat mengatakan pemungutan suara ditunda atas permintaan AS. Menurut Perwakilan Uni Emirat Arab di PBB Lana Nusseibeh pemungutan suara akan digelar Kamis (21/12/2023). "Semua orang ingin melihat resolusi yang memiliki dampak dan dapat diimplementasikan di lapangan, dan terdapat sejumlah pembahasan yang sedang berjalan mengenai bagaimana hal itu dapat dilakukan," kata Nusseibeh.
Uni Emirat Arab yang merancang resolusi tersebut. Teks resolusi itu bertujuan untuk melemahkan penguasaan Israel pada semua pengiriman bantuan kemanusiaan untuk 2,3 juta rakyat Gaza.
Teks awalnya dilaporkan sudah dimodifikasi untuk memperlembut seruan mengakhiri perang di Gaza demi menghindari veto AS. "Kami ingin memastikan resolusi, tidak merugikan pengiriman bantuan kemanusian, membuatnya menjadi lebih rumat, itu yang kami fokuskan, saya berharap kami dapat menyepakatinya," kata Blinken mengenai resolusi tersebut.
Saat ini Israel yang mengawasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan bahan bakar ke Gaza melalui Rafah dan perbatasan yang dikuasai Israel, Karem Abu Selem. Pada Rabu (20/12/2023) konvoi bantuan yang berasal langsung dari Yordania ke Gaza pertama kalinya masuk ke Gaza.
Konvoi itu membawa 750 ton makanan. Badan Pangan PBB (WFP) mengatakan setengah populasi Gaza kelaparan dan sejak perang pecah 7 Oktober 2023 hanya 10 persen makanan yang dibutuhkan yang masuk Gaza.
AS dan Israel menolak gencatan senjata dengan alasan hal itu hanya menguntungkan Hamas. Washington mendukung jeda pertempuran untuk melindungi warga sipil dan pembebasan sandera yang ditawan Hamas.