REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) bersepakat untuk mengawal jalannya pesta demokrasi 2024. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan mereka perlu menjalin kerja sama dengan kampus-kampus di bawah naungan Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Kerja sama ini untuk memberdayakan civitas akademika terutama mahasiswa untuk turut membantu mengawal jalannya pemilu. "Sekarang kita sedang mengadakan rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dan kita ingin mahasiswa dari kampus Muhammadiyah ikut serta di situ," kata Hasyim, di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Hasyim memahami Muhammadiyah dan Asyiyah memiliki 171 perguruan tinggi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ia meyakini bila mahasiswa-mahasiswa PTMA ikut andil dalam proses pemungutan suara, pesta demokrasi akan berjalan dengan baik dengan mengedepankan asas kejujuran dan keadilan.
Secara spesifik, Hasyim menginginkan mahasiswa yang ikut serta menjadi KPPS bertugas di kampung halamannya masing-masing. Supaya hak suara dari mahasiswa yang ikut menjadi anggota KPPS ini juga terakomodir dengan baik. Bukan hanya ikut memilih presiden dan wakil presiden, tapi juga untuk ikut mencoblos calon legislatif, mulai dari DPR RI, DPD, dan DPRD.
"Kalau jadi anggota KPPS di daerah lain, tentu mereka hanya dapat mencoblos presiden dan wakil presiden saja," ujar Hasyim.
Sekretaris Forum Rektor PTMA, Ma'mun Murod Al-Barbasy, mengatakan kampus harus ikut terlibat aktif dalam mengawal jalannya pemilu. Ma'mun melihat dalam beberapa helatan Pemilu terakhir, sering terjadi kecurangan. Sehingga ia melihat kecurangan Pemilu telah membuat kualitas demokrasi di Indonesia menurun.
"Proses demokrasi Indonesia sering dibajak. Bahkan nilai-nilai yang bersifat substantif dibajak untuk kepentingan kapitalis dan oligarki. Kampus harus peduli dan mencegah hal itu," kata Ma'mun.
Ma'mun menyebut kampus Muhammadiyah punya sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu KPU. Supaya Pemilu yang diselenggarakan KPU benar-benar berjalan jujur dan adil.
Ma'mun menginginkan Pemilu 2024 menjadi momentum mewujudkan pesta demokrasi yang bersih dari upaya-upaya pembajakan untuk kepentingan tertentu. "Kita tidak ingin demokrasi terus dirusak. Nilai-nilai substantif harus kembali ditegakkan," ujar Ma'mun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika