REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, Teguh Santosa menyatakan, di Indonesia saat ini, ada potensi ancaman bagi kebebasan setelah berbicara. Menurut Teguhm ancaman itu bukan muncul ketika berbicara, tapi di kala setelah berbicara.
Karena itu, lanjut dia, kalangan aktivis maupun warga yang kritis digunakan istilah yang berfungsi menyamarkan, ketika mereka berpendapat. Menurut dia, persoalan terkait kebebasan setelah berbicara juga ditandai dengan banyak munculnya buzzer-buzzer anonim di dunia digital.
Meskipun, ada juga dari buzzer itu yang menggunakan akun asli. "Istilah-istilah seperti Wakanda dan Konoha pun lahir, yang menggambarkan bahwa kondisi saat ini tak menguntungkan bagi siapa pun yang menyinggung tokoh yang terlanjur dianggap merakyat dan populis," ungkap Teguh dalam podcast dikutip di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Teguh menilai, kondisi itu tak bisa dilepaskan dari demokrasi liberal. Dia mengatakan, setelah reformasi semua aspek diliberalisasi, termasuk politik.
Dari liberalisasi politik ini juga, sosok Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai sosok yang dianggap populis dan antitesis para penguasa di masa sebelumnya yang elitis. "Namun harus diingat, demokrasi itu tidak mengenal Satrio Piningit. Dalam demokrasi, semua orang harus jelas track recordnya. Tak bisa dibikin bubble," ujar Teguh.
Dia mengungkapkan, kondisi semacam itu muncul salah satunya karena banyak pihak menganggap Orde Baru sudah selesai setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan pada 1998.
Setelah itu, Pemilu 1999, Pemilihan Presiden Langsung 2004 maupun Pilkada Langsung dianggap sebagai 'obat' bagi kehidupan bernegara. "Kita fokus pada pergantian Presiden, tapi kita lupa yang sesungguhnya kita perangi itu kata sifat," ujar Teguh.
Adapun capres Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan sempat menyinggung soal Wakanda dalam penutupan debat perdana capres di halaman kantor KPU, beberapa waktu lalu. "Wakanda No More, Indonesia Forever," ucap Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika