REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Jawa Barat, mencanangkan Gerakan Serentak Musim Tanam 2023/2024, Jumat (22/12/2023). Gerakan itu diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi padi, sekaligus membantu menekan inflasi daerah.

Pencanangan Gerakan Serentak Musim Tanam 2023/2024 dilakukan Bupati Indramayu Nina Agustina bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon, yang dipusatkan di Desa Karangkerta, Kecamatan Tukdana. Kegiatan itu dihadiri para kepala perangkat daerah, camat, kuwu, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok wanita tani (KWT), dan masyarakat Desa Karangkerta.

Gerakan Serentak Musim Tanam itu ditandai dengan gropyokan tikus, pengolahan tanah, dan tanam padi. Saat itu juga diserahkan berbagai bantuan kepada kelompok tani di Kabupaten Indramayu, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bibit.

Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, musim tanam I (musim rendeng) 2023/2024 ini merupakan awal perjuangan para petani untuk menjalankan amanat nasional menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai lumbung padi nasional dan menyukseskan program ketahanan pangan. “Mari menyambut musim tanam ini dengan riang gembira,” ujar Nina.

Pada musim tanam 2023, produksi pertanian di Kabupaten Indramayu sempat terganggu akibat dampak El Nino. Fenomena iklim itu memicu kekeringan, yang menyebabkan sejumlah lahan pertanian gagal panen atau tidak ditanami. “Namun, pada musim tanam I, semua harus bisa menggenjot dan memaksimalkan luas lahan yang ada, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal,” kata Nina.

Nina mengimbau para petani di Kabupaten Indramayu menaati jadwal tanam tahun 2023/2024 yang telah ditetapkan pemerintah. Petani diharapkan melakukan tata guna air dengan baik dan benar, menggunakan bibit unggul dan genjah, serta menggunakan pupuk bersubsidi sesuai dosis dan berimbang.

Ihwal pupuk bersubsidi, Nina menekankan bahwa itu bukan barang dagangan, tetapi barang yang harus disalurkan kepada petani. Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk urea Rp 225 ribu per kuintal dan untuk pupuk NPK (Phonska) Rp 230 ribu per kuintal.

“Saya tegaskan, penyaluran pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika ada laporan masih di atas HET, maka siap diambil tindakan tegas,” kata Nina.

Pupuk bersubsidi itu dapat ditebus dengan syarat Kartu Tani atau boleh juga menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan syarat terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Bupati mengingatkan kepada kios penyalur, pupuk bersubsidi ini tidak boleh dipaketkan dengan sarana produksi pertanian (saprodi) lainnya. 

Kepala Perwakilan BI Cirebon Hestu Wibowo mengatakan, sektor pangan merupakan penyumbang inflasi terbesar dibandingkan lainnya. Karena itu, sektor pangan harus mendapatkan perhatian dan intervensi yang lebih maksimal. 

Pada sektor pangan, selain beras, ada sejumlah komoditas yang dinilai harus mendapatkan perhatian, yakni cabai, bawang, serta sejumlah produk hortikultura lainnya. “Dengan Gerakan Serentak Musim Tanam yang dipimpin Bupati Indramayu ini diharapkan terdapat aneka produk pertanian lainnya. Masyarakat bisa memanfaatkan lahan pekarangan kosong untuk ditanami aneka sayuran yang mudah pemeliharaannya,” kata Hestu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika