REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Petinggi militer Cina dan Amerika Serikat (AS) bertemu untuk pertama kalinya selama lebih dari satu tahun. Pertemuan virtual ini diharapkan mampu memperbaiki hubungan antarmiliter kedua negara.
Telekonferensi video ini digelar setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping sepakat untuk memulihkan hubungan militer yang memburuk beberapa tahun terakhir. Usai mantan ketua House of Representatives Nancy Pelosi berkunjung ke Taiwan di Agustus 2022 lalu.
Kantor Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Angkatan Udara Charles Q. Brown mengatakan Brown membahas sejumlah isu keamanan regional dan global dengan Kepala Staf Gabungan Departemen Komisi Pusat Militer (CMC) Jenderal Angkatan Darat Cina Liu Zhenli.
Pejabat Pentagon mengatakan komunikasi antarmiliter ini sangat penting untuk mencegah salah perhitungan yang dapat mengarah pada konflik.
"Jenderal Brown membahas pentingnya bekerja sama untuk mengelola persaingan secara bertanggung jawab, menghindari kesalahan perhitungan, dan menjaga jalur komunikasi yang terbuka dan langsung. Jenderal Brown menegaskan kembali pentingnya Tentara Pembebasan Rakyat terlibat dalam dialog substantif untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman," kata kantor Brown, Jumat (22/12/2023).
Bulan lalu, Brown mengatakan ia mengirim surat pengantar kepada Liu. Dalam surat tersebut Brown mengatakan ia terbuka untuk bertemu.
Dalam pernyataannya Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan Liu menyampaikan kunci bagi AS dan Cina untuk mengembangkan hubungan militer-ke-militer yang sehat, stabil, dan berkelanjutan adalah agar AS memiliki pemahaman yang benar tentang Cina.
Para pejabat AS memperingatkan bahkan dengan beberapa pemulihan komunikasi militer, menjalin dialog yang benar-benar fungsional antara kedua belah pihak bisa memakan waktu. Beberapa analis mengatakan Cina mencari ambiguitas dalam hubungan pertahanan untuk membatasi apa yang dilihat Beijing sebagai provokasi militer AS di wilayah tersebut.
Washington dan Beijing berselisih mengenai segala hal, mulai dari masa depan Taiwan yang dikelola dengan demokratis hingga klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Hubungan diplomatik masih belum pulih setelah AS menjatuhkan sebuah balon udara yang diduga mata-mata Cina pada Februari.
Mengenai masalah Taiwan, yang dianggap sebagai urusan dalam negeri Cina, Liu mengatakan angkatan bersenjata Cina akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan negara dan integritas teritorial di atasnya. Liu juga meminta AS untuk menghormati kedaulatan teritorial Cina, serta hak-hak dan kepentingan maritim di Laut China Selatan.
"Berhati-hatilah dalam berkata dan bertindak, dan lakukan tindakan nyata untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional serta situasi keseluruhan hubungan Cina-AS," katanya.
Liu muncul sebagai pesaing utama untuk menggantikan menteri pertahanan nasional Cina, Jenderal Li Shangfu, yang diberhentikan dari posisinya bulan lalu. Pada September Li dilaporkan sedang diselidiki atas dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan.
Bulan lalu di Tokyo, Brown mengakui adanya korupsi di militer Cina ketika ditanya tentang pemecatan Li, dan isu-isu yang lebih luas di PLA, tetapi juga mencatat "keselarasan dengan Xi Jinping dan pemikirannya ketika ia terus mengkonsolidasikan kekuasaan".
Li dijatuhi sanksi oleh AS pada tahun 2018 karena kesepakatan senjata yang ia dapatkan dengan Rusia dalam peran sebelumnya. China telah menuntut agar sanksi tersebut dicabut. Sanksi itu mencakup larangan visa dan larangan melakukan transaksi keuangan dengan AS. Liu (59 tahun) tidak berada di bawah sanksi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika