REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meminta negara-negara Islam untuk memberlakukan boikot ekonomi terhadap Israel. Dia menyebut pemboikotan Israel merupakan tugas yang harus dijalankan dunia Islam.
“Adalah tugas negara-negara Islam untuk mencegah pengiriman minyak, bahan bakar, dan barang-barang ke Israel,” kata Khamenei, dikutip laman Jerusalem Post, Sabtu (23/12/2023).
Dia kemudian menyoroti pembentukan satuan tugas (satgas) maritim oleh Amerika Serikat (AS) untuk merespons serangan-serangan kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal komersial milik atau menuju Israel di Laut Merah. Khamenei mengkritik negara-negara Arab yang bergabung dalam satgas maritim tersebut.
“Memberikan dukungan kepada perlawanan adalah suatu kewajiban, dan mendukung Israel adalah kejahatan dan pengkhianatan,” kata Khamenei.
Sementara itu kelompok Houthi menyerukan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mencontoh Malaysia dan ikut melarang kapal kargo Israel berlabuh di pelabuhan-pelabuhan mereka. Houthi diketahui telah melancarkan serangan udara terhadap kapal-kapal milik Israel atau menuju pelabuhan Israel di Laut Merah.
“Operasi angkatan laut Yaman tidak menjadi sumber kekhawatiran bagi siapa pun kecuali entitas Zionis yang mendorongnya untuk menghentikan agresinya dan menghentikan pengepungannya terhadap Gaza, dan seluruh dunia harus mengambil posisi ini dan tidak membiarkan entitas ini melampaui batas, melanggar semua nilai-nilai dan kesucian,” kata Juru Bicara Houthi Mohammed Abdulsalam, dikutip laman Middle East Monitor, Jumat (22/12/2023).
Dia secara khusus memuji langkah yang diambil Malaysia dalam melarang kapal-kapal Israel berlabuh di pelabuhan negaranya sebagai bentuk protes atas agresi ke Jalur Gaza. Abdulsalam mengingatkan kembali bahwa Israel telah melanggar hukum internasional dengan melakukan pembantaian terhadap penduduk Palestina di Gaza.
Malaysia telah melarang kapal kargo berbendera Israel untuk berlabuh di pelabuhannya. Larangan itu diberlakukan sebagai bentuk protes Negeri Jiran atas agresi Israel di Jalur Gaza.
“Pemerintah Malaysia memutuskan untuk memblokir dan melarang perusahaan pelayaran ZIM yang berbasis di Israel untuk berlabuh di pelabuhan mana pun di Malaysia,” kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu (20/12/2023) lalu.
ZIM adalah perusahaan pelayaran terbesar Israel. Pada 2002 silam, kabinet pemerintahan Malaysia mengizinkan ZIM untuk menyandarkan kapalnya di pelabuhan-pelabuhan di negara tersebut. Anwar Ibrahim, yang sejak 7 Oktober 2023 telah berulang kali mengutuk agresi Israel di Gaza, memutuskan mencabut izin berlabuh bagi kapal-kapal ZIM.
“(Malaysia) juga memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal berbendera Israel untuk berlabuh di negara ini,” ucap Anwar.
Selain itu, Anwar mengatakan, kapal-kapal yang menuju Israel juga akan dilarang memuat kargo di pelabuhan-pelabuhan Malaysia. “Sanksi ini merupakan respons terhadap tindakan Israel yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional melalui pembantaian serta kebrutalan yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina,” ujar Anwar.
Tokoh berusia 76 tahun itu yakin perdagangan Malaysia tidak akan terpengaruh dengan keputusan pelarangan masuknya kapal-kapal berbendera Israel atau menuju Israel ke negara tersebut. Malaysia diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika