REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginisiasi LLP-KUMKM atau Smesco Indonesia agar menjadi markas besar (mabes) produk lokal. Diharapkan, Smesco bisa dikunjungi banyak konsumen yang ingin mendapatkan produk berkualitas dan terjangkau.

“Saya sudah bilang, ayo Smesco jadikan mabes produk lokal. Jangan mahal-mahal, pemerintah kan tidak cari untung, ayo kita bangun sama-sama branding bahwa Smesco markasnya UMKM dan brand lokal,” ujarnya dalam Indonesia Local Brand Meet Up seperti dilansir dari keterangan resmi yang diterima Republika pada Ahad (24/12/2023).

Indonesia Local Brand Meet Up merupakan wadah bertemunya para pendiri merek lokal dengan agregator dan pemerintah. Tujuannya saling bertukar pikiran dalam mewujudkan Gerakan Agregasi Lokal Brand.

Teten melanjutkan, dengan adanya Smesco sebagai mabes produk lokal diharapkan dapat mendorong nasionalisme konsumen. Melalui keberadaan mabes produk lokal itu pun, kata dia, kementerian siap dan berani mendorong nasionalisme konsumen.

"Karena pasokan sudah siap dan tentunya dengan kualitas yang baik,” ujar dia.

Dirinya mencontohkan di Korea Selatan, terdapat kawasan ekonomi khusus bagi UMKM. Terdapat 36 pabrik untuk produk UMKM sehingga seluruh kebutuhan UMKM terintegrasi dalam satu tempat.

Dalam satu tower di sana, sambungnya ada sekitar 145 pabrik. Jadi semuanya terintegrasi, sehingga lebih efisien karena tidak berjalan sendiri-sendiri dan berbasis teknologi.

"Hal ini bisa kita uji coba di Smesco, kan sudah ada Smesco Labo. Itu bisa diperbesar jadi rumah produksi,” tutur Teten.

Dirinya melanjutkan, model agregasi harus dikembangkan pada UMKM, mulai dari sisi produksi, distribusi, pasar, membangun brand image hingga ke pembiayaan. Agregasi menurutnya penting bagi pelaku usaha rintisan skala kecil supaya tidak lagi sendiri-sendiri.

Teten menjelaskan, soal pembiayaan saat ini sudah ada KUR Klaster yang tidak lagi menerapkan kolateral tapi menggunakan kredit skoring. Selain itu, sudah ada koperasi multi pihak untuk memudahkan dalam pengadaan bahan baku, pembiayaan, hingga logistik.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini sedang mengatur arus masuk barang impor agar dapat melindungi produk UMKM. Maka tidak kalah dengan produk luar negeri baik yang dijual secara online maupun offline.

“Perdangan secara elektronik kita atur. Walau ada beberapa yang terganggu awalnya namun kita harus berpikir dalam jangka panjang,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika