REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan siap melakukan perubahan di berbagai bidang dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan. Menurut dia, apa yang terjadi di negeri ini, jika dilihat dengan jernih masih banyak hal yang harus dikoreksi dan membutuhkan perbaikan.
Di satu sisi, sambung dia, semakin banyak rakyat Indonesia yang sudah sangat menginginkan adanya perubahan. Hal itu terjadi ketidakmampuan penguasa dalam mewujudkan nilai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.
"Ada ketidakmampuan yang karena memang belum waktunya, tapi yang kita lihat hari ini rasa-rasanya adalah ketidakmampuan karena disengaja oleh penyelenggara negara," ungkap Anies saat menghadiri acara Istighotsah Kubro Masyayikh dan alumni di lokasi pembangunan Cabang ke-20 Ponpes Lirboyo, Kecamatan Jaambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Ahad (24/12/ 2023).
Menurut Anies, banyak sekali aturan yang dibuat, tetapi tidak mencerminkan apa yang menjadi kepentingan rakyat dan negara. "Tidak usah bicara yang 'berat' seperti Mahkamah Konstitusi (MK), namun urusan yang kecil saja, misalnya nelayan, apakah kebijakan yang terkait dengan nelayan sudah mencerminkan keadilan?" ucap Anies.
Padahal, sambung dia, aturan yang dibuat para penyelenggara negara harus bisa memenuhi rasa keadilan, kebermanfaatan dan berkepastian hukum, karena negara ini merupakan negara hukum. Anies pun menyentil, bahaya kalau negara hukum mulai bergeser menjadi negara kekuasaan.
Dalam negara hukum, kata Anies, penguasa diatur oleh hukum, dalam negara kekuasaan penguasa mengatur hukum. "Hari ini, tanda-tandanya kita bergeser ke negara kekuasaan, di mana hukum ditekak-tekuk sesuai kepentingan penguasa, apakah ini harus dibiarkan, apakah ini bisa dilanjutkan? Sehingga yang dibutuhkan adalah perubahan," kata Anies.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu juga menyinggung di bidang pendidikan, diskriminasi masih terjadi. Apakah itu diskriminasi pendidikan negeri dengan pendidikan swasta, pendidikan umum dengan pendidikan agama masih dapat dilihat di mana-mana.
Anies juga menyinggung pembangunan jalan tol yang mencerminkan ketidakadilan. Ketimpangan ekonomi masih terjadi di mana-mana, banyak kebijakan yang tidak memenuhi prinsip keadilan. Pemilik lahan tol, tidak pernah ditanya mengenai manfaat dari pembangunan tersebut.
Yang terjadi saat ini adalah, yang penting bangun dulu, tanah diambil jadi tol, pemilik lahan terima uang lalu uang habis. "Harusnya pemilik lahan dapat saham, ikut dalam penyertaan modal. Dengan demikian dapat keuntungan sampai anak cucu, ini cukup adil," jelas Anies.
Untuk itu, Anies menegaskan, perubahan hanya dapat dicapai jika dirinya dan Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) diberi kepercayaan dan amanah oleh rakyat pada Pilpres 14 Februari 2024. Dia juga menyebut tantangan menghadapi pemilu kali ini sangat banyak.
"Karena kita berbicara soal perubahan, maka yang dihadapi adalah status quo. Kalau tidak ditantang ya sama saja sejalan dengan kekuasaan ini," kata Anies yang berpidato didampingi cawapres Muhaimin Iskandar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika