Senin 25 Dec 2023 16:43 WIB

Ada Masalah, Pemerintah Diminta Kaji Kembali Penerapan Gerbang Tol Nirsentuh

Tersebar video sejumlah mobil yang melintas gerbang tol tertimpa palang.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Ahmad Fikri Noor
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau simulasi penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Bali-Mandara, Rabu (22/11/2023).
Foto: Dok PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau simulasi penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Bali-Mandara, Rabu (22/11/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Uji coba perdana sistem jalan tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dilakukan di Tol Bali Mandara pada 15 Desember 2023. Dari uji coba yang dilakukan, tersebar video sejumlah mobil yang melintas gerbang tol tertimpa palang. 

Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Peduli Tol Indonesia (Kamti) Sahrul RM menilai, pascauji coba tersebut dan sekaligus keterangan dari PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menunjukan ada hal yang tidak beres. “Karena itu sudah seharusnya pemerintah menghentikan penerapan sistem MLFF ini,” kata Sahrul dalam pernyataan tertulis yang diterima Republika, Senin (25/12/2023). 

Baca Juga

Sahrul menegaskan, Kementerian PUPR dan RITS perlu terbuka kepada publik. Khususnya dengan menyampaikan hasıl uji coba atau tes sebelum uji coba di Tol Bali Mandara. Sebab, Sahrul menyebut sebelum uji coba dilakukan di tol tersebut, Kementerian PUPR dan RITS sudah melakukan proses yang sebanyak puluhan kali. 

“Tes dan uji coba yang puluhan kali sebelumnya dilaksanakan di mana? Siapa yang melaksanakan? Adakah pihak independen ahli dari perguruan tinggi atau konsultan yang kompeten ikut terlibat menilai?” jelas Sahrul. 

Sahrul juga mempertanyakan keterlibatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) saat uji coba tersebut. Begitu juga dengan posisi Bank Indonesia untuk sistem pembayaran, Polri sebagai penegakan hukum, dan Badan Siber dan Sekuriti Nasional (BSSN) untuk keamanan data dan TI. 

Dia juga menilai tidak ada kejelasan dalam waktu yang digunakan untuk melakukan uji coba sebelumnya. “Tolong dijelaskan dan kalau ada laporan tertulisnya tolong dipublikasikan. Ini kan utk kepentingan publik, tidak boleh disembunyikan karena nanti yang akan membayar rakyat Indonesia,” ungkap Sahrul. 

Dia menyampaikan, hasil uji coba yang dilakukan di Tol JORR dan Jagorawi pada tahun lalu juga tidak ada kejelasan. Sahrul masih mempertanyakan keberhasilan instrumen yang dipasang untuk mencapai key performance indicator (KPI) seperti yang ditetapkan Kementerian PUPR.

“Kalau tidak ada laporan tertulis dan terverifikasi, Kamti menilai tes dan uji coba pada 15 Desember 2023 tidak ada. Patut dicurigai bahwa RITS dan kontraktor Hungaria sengaja menyembunyikan atau menggantung Pemerintah Indonesia,” jelas Sahrul. 

Sebelumnya, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System Reinaldi Hutomo menegaskan, uji coba yang dilakukan di Tol Bali Mandara merupakan wilayah dan kewenangan Kementerian PUPR yang memiliki implikasi hukum. Dengan begitu, Reinaldi menegaskan semua informasi yang disampaikan ke publik akan disampaikan oleh Kementerian PUPR dan BPJT sebagai pemegang otoritas.

“Perlu kami sampaikan uji coba MLFF skala kecil dan terbatas di Tol Mandara Bali ini dalam rangka memenuhi apa yang disampaikan Kementerian PUPR agar uji coba diadakan pada Desember 2023,” ucap Reinaldi. 

Reinaldi memastikan, uji coba yang dilaksanakan di Tol Bali Mandara masih merupakan uji coba internal Kementerian PUPR dan masih tahap awal. Reinaldi menuturkan masih akan terus dilakukan penyempurnaan ke depannya.

“Uji coba di pintu Tol Mandara Bali, tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti PUPR atau BPJT dan Jasamarga,” ujar Reinaldi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement