REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut, pendirian badan penerimaan negara belum mampu mengatasi persoalan fundamental terkait penyerapan pajak.

“Tentang penerimaan negara yang banyak disinggung oleh calon wakil presiden (cawapres) Gibran dengan cara mendirikan badan penerimaan negara itu satu langkah yang keliru jika ingin menaikkan penerimaan pajak dan bea cukai tapi tidak diberesi masalah utama dari pajak ini,” kata Huda di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, persoalan utama terkait pajak adalah perilaku korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akibatnya, penerimaan pajak yang dominan adalah pajak yang sudah tersistem, sementara pajak Orang Pribadi (OP) masih rendah.

Di sisi lain, Huda juga mengkritik wacana badan penerimaan negara yang dikomandai langsung oleh presiden. Huda berpendapat wacana tersebut berpotensi menimbulkan kekuatan yang sangat kuat dari sisi internal badan itu.

“Sekarang di bawah Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja masih bisa bermain, apalagi nanti jadi badan sendiri?” ujar dia.

Huda menambahkan, skema perbaikan penerimaan pajak yang lebih masuk akal untuk diimplementasikan adalah gagasan cawapres Muhaimin Iskandar mengenai pajak orang kaya (wealth tax). Dia menilai, implementasi pajak orang kaya bisa menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu mengatasi kurangnya penerimaan pajak serta meredistribusi kekayaan.

Debat kedua untuk cawapres Pemilu 2024, Jumat malam, mengangkat tema meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Rangkaian debat Pilpres 2024 dijadwalkan masih berlangsung tiga kali lagi, yakni pada 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, serta 4 Februari 2024.